sukristiawan.com:Perang asimetris adalah

Perang asimetris adalah jenis konflik atau peperangan di mana kekuatan militer yang terlibat sangat tidak seimbang, baik dalam hal kemampuan, teknologi, atau sumber daya. Dalam perang asimetris, pihak yang lebih lemah menggunakan taktik tidak konvensional untuk melawan pihak yang lebih kuat, dengan tujuan mengimbangi perbedaan kekuatan tersebut.

Beberapa karakteristik utama perang asimetris meliputi:

1. **Taktik Gerilya**: Pihak yang lebih lemah sering menggunakan taktik gerilya, seperti serangan mendadak, sabotase, dan serangan kecil-kecilan yang menyulitkan pihak yang lebih kuat untuk merespons secara efektif.

2. **Penggunaan Terorisme**: Taktik terorisme, termasuk serangan bunuh diri dan pengeboman, sering digunakan oleh pihak yang lebih lemah untuk menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan.

3. **Pemberontakan dan Perlawanan Lokal**: Perang asimetris sering kali melibatkan kelompok pemberontak atau milisi lokal yang beroperasi di lingkungan mereka sendiri dan memiliki dukungan dari sebagian populasi lokal.

4. **Perang Informasi**: Pihak yang lebih lemah mungkin menggunakan propaganda, cyberwarfare, dan media sosial untuk mempengaruhi opini publik dan melemahkan dukungan terhadap pihak yang lebih kuat.

Contoh klasik dari perang asimetris adalah konflik antara kelompok teroris atau milisi pemberontak dengan angkatan bersenjata negara yang lebih kuat, seperti yang terjadi dalam perang di Irak, Afganistan, dan konflik-konflik lainnya di berbagai belahan dunia.

Perang asimetris menantang karena taktik yang digunakan oleh pihak yang lebih lemah seringkali tidak sesuai dengan doktrin militer konvensional, membuatnya sulit untuk ditangani oleh angkatan bersenjata tradisional.

#sukristiawan

sukristiawan.com:Untuk mengatasi resesi, Indonesia biasanya mengambil berbagai langkah strategis.

Untuk mengatasi resesi, Indonesia biasanya mengambil berbagai langkah strategis di berbagai sektor ekonomi. Berikut beberapa langkah yang umumnya diambil oleh pemerintah Indonesia:

1. **Stimulasi Fiskal**: Pemerintah sering kali meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan program-program ekonomi lainnya untuk merangsang perekonomian. Misalnya, melalui program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja atau memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang paling terdampak.

2. **Pelonggaran Kebijakan Moneter**: Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pinjaman dan investasi. Selain itu, BI juga bisa menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif dengan membeli surat berharga dari pemerintah atau swasta untuk meningkatkan likuiditas di pasar.

3. **Mendukung Sektor UMKM**: Mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah sering memberikan bantuan khusus kepada sektor ini, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah atau program bantuan langsung untuk usaha kecil yang terdampak resesi.

4. **Peningkatan Ekspor**: Pemerintah bisa berupaya meningkatkan ekspor dengan mencari pasar baru dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Ini termasuk mendorong perjanjian perdagangan bebas dan memfasilitasi ekspor produk lokal.

5. **Reformasi Regulasi**: Dalam menghadapi resesi, pemerintah bisa melakukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi dan memudahkan bisnis, seperti penyederhanaan izin usaha atau insentif pajak untuk sektor-sektor strategis.

6. **Perlindungan Sosial**: Program jaminan sosial diperluas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan, seperti program kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), dan subsidi kesehatan melalui BPJS.

7. **Diversifikasi Ekonomi**: Pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti komoditas dengan mendorong diversifikasi ekonomi, termasuk pengembangan sektor manufaktur dan digital.

Langkah-langkah ini diambil untuk meminimalkan dampak resesi dan menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Setiap langkah tersebut dirancang untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mencegah penurunan lebih lanjut.

#sukristiawan.com

sukristiawan.com:Resesi ekonomi dapat berdampak sangat buruk bagi masyarakat bawah

Resesi ekonomi dapat berdampak sangat buruk bagi masyarakat bawah, yang umumnya lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Berikut beberapa bahaya utama yang bisa dihadapi oleh masyarakat bawah selama resesi:

1. **Pengangguran dan Kehilangan Pendapatan**: Resesi sering menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi biaya. Masyarakat bawah yang sering bekerja di sektor-sektor dengan upah rendah atau pekerjaan yang tidak tetap, lebih rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang bisa menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

2. **Kenaikan Harga Barang dan Jasa**: Selama resesi, inflasi bisa terjadi, terutama jika ada gangguan dalam rantai pasokan. Harga barang-barang pokok seperti makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya bisa naik, sementara pendapatan tetap stagnan atau menurun. Ini akan memperparah kondisi kehidupan masyarakat bawah yang memiliki daya beli terbatas.

3. **Akses Terbatas ke Layanan Sosial**: Selama resesi, pemerintah mungkin menghadapi kesulitan anggaran, yang bisa mengakibatkan pemotongan program sosial dan bantuan publik. Masyarakat bawah yang sangat bergantung pada bantuan sosial seperti subsidi makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan bisa terdampak sangat parah.

4. **Peningkatan Kemiskinan**: Kombinasi dari pengangguran, penurunan pendapatan, dan kenaikan harga bisa mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Mereka yang sebelumnya hidup tepat di atas garis kemiskinan bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan, memperluas lingkaran kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

5. **Krisis Kesehatan Mental**: Ketidakstabilan ekonomi, tekanan finansial, dan ketidakpastian masa depan bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi, yang berpotensi memicu masalah kesehatan mental. Masyarakat bawah yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan mental akan menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah ini.

Secara keseluruhan, masyarakat bawah sering menjadi kelompok yang paling terpukul selama resesi, karena mereka memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk mengatasi perubahan ekonomi dan kurang terlindungi dari dampak negatifnya.

#sukristiawan.com

sukristiawan.com:Mengatasi resesi ekonomi dalam konteks keuangan rumah tangga

Mengatasi resesi ekonomi dalam konteks keuangan rumah tangga membutuhkan strategi yang hati-hati dan bijaksana. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

1. **Mengatur Anggaran dengan Ketat**: Mulailah dengan mengevaluasi anggaran keluarga. Identifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan.

2. **Menabung dan Meningkatkan Dana Darurat**: Di tengah ketidakpastian ekonomi, penting untuk memiliki cadangan keuangan. Usahakan untuk meningkatkan dana darurat yang bisa menutupi pengeluaran rumah tangga selama beberapa bulan jika pendapatan terganggu.

3. **Mengurangi Utang**: Usahakan untuk melunasi utang, terutama yang berbunga tinggi. Jika memungkinkan, hindari mengambil utang baru selama masa resesi karena beban keuangan bisa menjadi lebih berat.

4. **Diversifikasi Sumber Pendapatan**: Pertimbangkan untuk menambah sumber pendapatan tambahan, seperti pekerjaan paruh waktu atau usaha sampingan. Diversifikasi pendapatan dapat membantu mengurangi risiko jika salah satu sumber pendapatan utama terganggu.

5. **Investasi dengan Bijak**: Jika Anda berinvestasi, pastikan portofolio Anda terdiversifikasi dan disesuaikan dengan toleransi risiko yang lebih rendah selama masa resesi. Konsultasikan dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan nasihat yang tepat.

6. **Belajar dan Meningkatkan Keterampilan**: Gunakan waktu ini untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan Anda. Keterampilan tambahan dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja yang mungkin menjadi lebih ketat selama resesi.

7. **Mengurangi Gaya Hidup Konsumtif**: Kurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif atau tidak penting. Gaya hidup sederhana dapat membantu mengurangi tekanan keuangan.

Mengelola keuangan rumah tangga selama resesi membutuhkan disiplin dan perencanaan yang baik. Dengan langkah-langkah di atas, Anda bisa lebih siap menghadapi dampak negatif dari resesi ekonomi【9†source】【11†source】.

sukristiawan.com:Apa yang di maksud Resesi Ekonomi

Resesi ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur selama dua kuartal berturut-turut atau lebih. Tanda-tanda umum dari resesi ekonomi meliputi:

1. **Penurunan Produk Domestik Bruto (PDB):** PDB negara mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.

   

2. **Penurunan tingkat produksi dan investasi:** Perusahaan mengurangi produksi dan investasi karena menurunnya permintaan.

   

3. **Peningkatan angka pengangguran:** Banyak pekerja kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan melakukan PHK atau menutup usahanya.

   

4. **Penurunan pendapatan dan konsumsi:** Pendapatan rumah tangga menurun, yang menyebabkan penurunan dalam konsumsi barang dan jasa.

   

5. **Krisis kepercayaan:** Konsumen dan bisnis kehilangan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, yang menyebabkan pengeluaran dan investasi lebih sedikit.

Resesi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti krisis keuangan, kebijakan moneter yang ketat, penurunan permintaan global, atau peristiwa eksternal seperti pandemi atau bencana alam. Resesi yang berkepanjangan dan parah dapat berujung pada depresi ekonomi, yang merupakan bentuk penurunan ekonomi yang lebih dalam dan lebih lama.

#sukristiawan.com

Sukristiawan.com:Penyebab resesi ekonomi global pada tahun 2025.

Penyebab resesi ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. **Geopolitik yang Meningkat**: Konflik yang berlangsung di beberapa wilayah penting, seperti di Eropa Timur dan Timur Tengah, meningkatkan ketidakpastian global. Ketegangan ini dapat mengganggu pasokan energi dan pangan dunia, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

2. **Perlambatan Ekonomi Tiongkok**: Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat juga menjadi faktor signifikan. Tiongkok adalah mitra dagang utama bagi banyak negara, terutama negara berkembang. Perlambatan ini berpotensi mengurangi permintaan global untuk barang dan komoditas, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi global.

3. **Tekanan Keuangan yang Meningkat**: Tingkat suku bunga global yang meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir juga menimbulkan risiko besar. Meskipun suku bunga diperkirakan akan turun, penurunan ini mungkin tidak cukup cepat untuk mengatasi dampak negatif dari suku bunga tinggi yang berkepanjangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor ini, bersama dengan kemungkinan adanya kejutan ekonomi lainnya seperti inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan atau krisis kesehatan global, bisa menjadi pemicu resesi pada tahun 2025.

#sukristiawan.com

sukristiawan.com:Tolak Perppu Ciptaker, Buruh Ancam Gelar Aksi Besar

Tolak Perppu Ciptaker, Buruh Ancam Gelar Aksi Besar

Azhar Ferdian

Senin, 02/01/2023 | 00:01 WIB

Ilustrasi/Net

INDOPOLITIKA.COM – Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo.

“Setelah mempelajari, membaca, menelaah, dan mengkaji salinan Perppu No 2 tahun 2022 yang beredar di media sosial, dan kami sudah menyandingkan dengan UU Cipta Kerja serta UU No 13 Tahun 2003, maka sikap kami menolak,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Ia merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam Perppu, upah minimum kabupten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh Gubernur.

“Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung Gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota,” kata dia.

Selain itu, persoalan lain dalam Perppu terkait upah minimum yang ditolak buruh adalah formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu.

“Pasal lain yang kami tolak di Perppu adalah adanya Pasal 88F yang berbunyi, dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2),” kata Iqbal.

Buruh berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

“Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, Perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral,” ujarnya.

Pasal lain yang ditolak buruh terkait outsourcing atau alih daya. Buruh meminta sekurang-kurangnya outsourcing harus kembali ke UU No 13/2003, dengan ada batasan yang jelas.

Hal lain yang menjadi sorotan terkait pesangon. Dalam Perppu tidak ada perubahan. Buruh meminta kembali pada UU No 13 Tahun 2003. Lalu tentang PKWT yang di UU Cipta Kerja tidak dibatasi periode kontraknya. Iqbal mengatakan di dalam Perppu tidak ada perubahan terkait hal tersebut.

“Terkait dengan PHK tidak ada perubahan. Masih sama dengan UU Cipta Kerja. Partai Buruh menolak system mudah rekrut mudah PHK,” kata Iqbal.

Kemudian soal tenaga kerja asing yang persis dengan UU Cipta Kerja. Partai Buruh menolak dan meminta harus ada izin untuk TKA.

“Kemudian saksi pidana, sama persis dengan UU Cipta Kerja. Kami minta kembali ke UU 13/2003. Berikutnya adalah pengaturan waktu kerja juga sama persis dengan UU Cipta Kerja. Begitu juga pengaturan cuti,” kata dia.

“Pengaturan cuti panjang yang hilang, kami tolak. Begitu juga pengaturan cuti, harus kembali ke UU No 13 Tahun 2003,” imbuh dia.

Ia mengatakan pihaknya mempertimbangkan langkah hukum dengan melakukan judicial review. Sementara langkah gerakan, akan ada aksi besar-besaran.

Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan lobi. Partai Buruh dan serikat buruh berharap bisa bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memberikan masukan.

“Tentang kapan waktu pelaksanaan aksi dan gugatan terhadap Perppu kami akan diskusikan terlebih dahulu dengan elemen yang ada Partai Buruh,” ujar Iqbal.(red)

#sukristiawan.com#