BERITA TERUPDATE 10 Januari 2025
Rabu, 10 Januari 2025
POLITIK
1. Pemerintah tidak punya rencana memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dalam waktu dekat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, kemarin malam menjelaskan, pihaknya masih harus mendata ulang siapa saja ASN yang akan dipindah ke IKN setelah kementerian dipecah dari 34 menjadi 48. Pada masa pemerintahan Jokowi, Menpan RB Azwar Anas 3 kali menjadwalkan pemindahan sekitar 1.700 ASN, yakni pada September 2024, kemudian diundur Oktober 2024, dan terakhir pada Januari 2025. Dengan pernyataan Rini tersebut, berarti rencana pemindahan ASN yang dibikin semasa pemerintahan Jokowi itu tidak direalisasikan.
2. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, hari ini memastikan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP tidak terganggu oleh penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK. Acara peringatan HUT akan digelar di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Said juga mengungkap, Hasto tetap ngantor di DPP setiap hari. Sementara itu, kemarin KPK sudah menggeledah rumah Hasto yang berada di Bekasi, Jabar, dan di Kebagusan, Jaksel. Ketua KPK Setyo Budyanto mengatakan, penggeledahan rumah Hasto sudah sesuai prosedur.
3. Masih sebanyak 34 orang dari total 120 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada KPK, meskipun mereka sudah bekerja selama hampir 3 bulan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kemarin memaparkan, 90 dari total 124 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN atau mencapai sekitar 72%. Dengan rincian 44 dari total 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri sudah melaporkan LHKPN; 44 dari total 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri sudah melaporkan LHKPN; dan 8 dari Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus Presiden, sudah menyerahkan LHKPN.
4. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025. Penetapan tersebut diketahui dari Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1446 H yang diunggah oleh akun Instagram resmi Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah @pwmjateng, Selasa (7/1/2025).
*HUKUM*
1. Pagar laut misterius membentang sepanjang 30 km di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, Eli Susiyanti, menyebut pagar tersebut berbahan bambu atau cerucuk setinggi sekitar 6 meter. Eli menyebut, pagar itu diketahui dari laporan warga pada 14 Agustus 2024. Tim gabungan DKP yang melibatkan Polisi Khusus dan TNI AL pernah datang ke lokasi pada 4-5 September 2024, dan mengungkap tidak ada izin dari camat atau kepala desa untuk pemagaran tersebut.
Eli menyebut, pagar itu masuk dalam kawasan pemanfaatan umum. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto, mengaku tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, menyebut pagar tersebut dipasang oleh warga sekitar 6 bulan lalu, dengan upah sebesar Rp 100.000 per orang per hari. Namun, identitas pihak yang memerintahkan pemasangan pagar itu, hingga kini belum terungkap. Keberadaan pagar misterius itu dikeluhkan para nelayan, karena mengganggu mata pencaharian mereka.
2. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak prajurit TNI AL yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman, harus diadili di peradilan umum, bukan di peradilan militer. Ia juga meminta, pemerintah dan DPR untuk mereformasi sistem peradilan militer dengan merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Usman, hal itu akan memastikan bahwa prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum dapat diproses melalui peradilan umum, sesuai dengan amanat UU TNI. Selain itu, Usman meminta agar Polri dan TNI menghentikan penggunaan istilah “oknum” saat anggotanya terlibat dalam kasus pidana.
*EKONOMI*
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan, cadangan devisa pada Desember 2024 sebesar USD 155,7 miliar, melonjak USD 5,5 miliar dari November 2024. Ini merupakan rekor tertinggi. Rekor sebelumnya terjadi pada Oktober 2024, yaitu di USD 151,2 miliar. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
2. Pemerintah meminta para pengusaha ternak mengimpor 250 ribu ekor sapi sepanjang 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Wamentan Sudaryono mengatakan, saat ini kebutuhan nasional untuk daging dan susu masih relatif kurang, sehingga pemerintah membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor peternakan sapi. Dalam 5 tahun ke depan, pemerintah juga menargetkan terdapat total indukan sapi yang akan diimpor mencapai sekitar 2 juta ekor, dengan 1 juta ekor di antaranya diperuntukkan sebagai sapi perah.
3. Direktur Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS tidak memberi keuntungan signifikan karena ekonomi China diproyeksikan melambat. Ini terutama pasca-kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS yang dapat memicu proteksionisme dagang. Ditambah lagi, ancaman Trump memberlakukan tarif 100% pada negara anggota BRICS jika melakukan dedolarisasi.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menambahkan, kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China, tapi juga dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara Timur Tengah. Pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya untuk agenda dengan China. Tapi ada potensi dengan Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih.
*TRENDING MEDSOS*
1. Nama “Kluivert” _trending_ di X, setelah PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia selama dua tahun.
2. Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai Bukalapak. Saham emiten teknologi _e-commerce_ PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), terpantau ambruk nyaris 5% di perdagangan sesi II Rabu (8/1/2025), setelah perseroan berencana menutup bisnis _marketplace_ dan berupaya untuk beralih ke produk virtual.
3. Makan Bergizi Gratis _trending_ di X, setelah warganet di X ramai membagikan pengalamannya saat melihat langsung pelaksanaan simulasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai masih karut-marut. Ternyata, pelaksanaan MBG di sekolah belum ada petunjuk teknis atau SOP yang jelas, sehingga membuat bingung pihak sekolah.
_*HIGHLIGHTS*_
1. Sungguh aneh para pejabat yang mengurus wilayah dan kelautan, tidak tahu siapa pihak yang memasang pagar bambu di laut sepanjang sekitar 30 kilometer yang membentang di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Padahal pagar itu sudah dibangun sejak 6 bulan lalu. Tentu untuk membangunnya butuh waktu, tak cuma seminggu dua minggu. Aktivitas pembangunan pagar itu tentu saja kasat mata. Di sebagian kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang itu, memang sedang ada pengembangan proyek properti Pantai Indah Kapuk 2, yang mendapat status Proyek Strategis Nasional (PSN). Padahal, wilayah perairan yang dipagari tersebut masuk kategori kawasan pemanfaatan umum. Dengan pemagaran tersebut berarti pihak yang memasang pagar mengeklaim kawasan umum itu adalah miliknya. Pagar misterius itu jelas perlu diselidiki siapa penanggung jawabnya, apa tujuannya, dan sebagainya. Jika para pejabat itu berkata jujur bahwa mereka tidak tahu, maka sungguh memprihatinkan pengamanan laut kita. Lain hal jika mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu, karena mereka tahu si pemilik pagar itu.
2. Komitmen rezim Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bersih memang layak dipertanyakan sejak awal. Karena seharusnya, Presiden berani memaksa seluruh anggota kabinetnya melaporkan seluruh aset dan kekayaannya ke LHKPN, begitu menjadi pejabat negara. Dengan demikian, kekayaan pribadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara 'asas pembuktian terbalik' ke
tika mengakhiri jabatan, dengan kembali melaporkan aset dan kekayaan pribadinya.
Sumber berita tempo dan kompas.
#sukriatiawan.com#
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, ada 10 faktor Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinominasikan sebagai tokoh terkorup dunia, oleh organisasi nirlaba bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 
