Sukristiawan.com:Alur Tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan sesuai Permanaker No.16 /XI/2011.

Alur Tata cara menbuat Peraturan perusahaan

Sesuai permenaker 16/XI/2011.

Sukristiawan. com:Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, permenaker 16/men/XI/2011.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16 / Men / Xi / 2011

Tentang

Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

………… ..

BAB II

PERATURAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan

Pasal 2

(1) Pengusaha yang membutuhkan pekerja / pekerja sekurang-tinggi 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.

(2) PP berisi persyaratan kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan undangan.

(3) Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan maka PP tersebut harus lebih baik atau minimal sama dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 3

(1) Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PP yang diperlukan untuk seluruh pekerja / buruh di perusahaan yang diterima.

(2) Dalam hal perusahaan yang memiliki cabang, membuat PP yang berlaku di semua cabang perusahaan yang dapat dibuat PP turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan.

(3) PP induk perusahaan yang berlaku umum di seluruh cabang perusahaan dan PP turunan

(4) Dalam hal PP induk harus mematuhi perusahaan belum dikehendaki ada PP turunan di cabang perusahaan, maka selama PP turunan belum disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan lokal, tetap dapat dipertahankan PP induk.

(5) Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup, maka PP dibuat oleh masing-masing perusahaan.

 

Pasal 4

(1) PP yang disetujui dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja / buruh di perusahaan yang disetujui.

(2) Wakil pekerja yang disetujui pada ayat (1) dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap PP yang diminta oleh pengusaha.

(3) Wakil pekerja disetujui oleh ayat (1) dipilih oleh pekerja / buruh yang disetujui dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan.

(4) Jika di perusahaan telah membentuk serikat pekerja / buruh, maka wakil pekerja / buruh menyetujui ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja / serikat buruh.

(5) Dalam hal di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja / serikat buruh namun keanggotaannya tidak mewakili pekerja / buruh di perusahaan tersebut, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus serikat pekerja / serikat buruh harus juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja / buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja

(6) Saran dan pertimbangan yang disetujui pada ayat (1) tidak dapat diperselisihkan.

 

Pasal 5

Pembuatan PP merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab pengusaha.

Pasal 6

(1) Pengusaha harus membahas naskah rancangan untuk wakil pekerja / buruh dan / atau serikat pekerja / buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan.

(2) Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja / buruh dan / atau serikat pekerja / pekerja terhadap naskah yang dirancang PP disetujui pada ayat (1) harus diterima oleh pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah pembuatan PP oleh wakil pekerja / buruh dan / atau serikat pekerja / serikat buruh.

(3) Dalam hal wakil pekerja / buruh dan / atau pekerja serikat / serikat pekerja telah meminta saran dan menyetujui persetujuan ayat (2), maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja / buruh dan / atau pekerja pekerja / buruh buruh tersebut.

(4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja disetujui oleh ayat (2) wakil pekerja / atau pekerja / serikat pekerja tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat meminta pengesahan dan penilaian dari pengusaha kepada pekerja / buruh dan / atau serikat pekerja / serikat buruh.

Bagian Kedua

Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pasal 7

Pengesahan PP dilakukan oleh:

Sebuah. kepala kantor yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten / kota, untuk perusahaan yang hanya tersedia dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota;

b. kepala pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terkait dengan lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi;

c. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, untuk perusahaan yang ada di lebih dari 1 (satu) provinsi.

 

Pasal 8

(1) Pengusaha harus mengajukan permohonan. Pengesahan PP.

(2) Permohonan pengesahan disetujui pada ayat (1) dilengkapi dengan:

Sebuah. naskah PP yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pengusaha; dan

b. bukti telah dimintakan saran dan penilaian dari serikat pekerja / serikat buruh dan / atau wakil pekerja / buruh di perusahaan tidak ada serikat pekerja / serikat buruh.

(3) Formulir permohonan pengesahan, verifikasi telah dimintakan, saran dan penilaian dari pekerja, dan bukti tidak ada pekerja / serikat buruh di perusahaan yang disetujui pada ayat (2) menggunakan ini.

(4) Pejabat yang disetujui dalam Pasal 7 harus memeriksa kelengkapan dokumen yang disetujui pada ayat (2) dan membahas materi PP yang diminta tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pengajuan pengesahan PP tidak memenuhi kelengkapan disetujui pada ayat (2) dan / atau mengandung materi PP yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, maka diminta persetujuan yang diminta dalam Pasal 7 yang disetujui secara resmi untuk pengesahan PP.

(6) Dalam hal pengajuan pengesahan PP telah disetujui kelengkapan persetujuan pada ayat (2) dan materi PP tidak lebih rendah dari peraturan-undangan maka disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengesahkan PP dengan meminta surat keputusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) ) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

 

Pasal 9

(1) Dalam hal di perusahaan yang dilakukan perundingan pembuatan PKB dan masa berlaku PP telah berakhir, maka pengusaha dapat menyetujui perpanjangan masa berlaku PP.

(2) Perpanjangan disetujui pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

 

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 10

(1) Dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan PP dalam tenggang waktu masa berlakunya PP, maka dalam hal perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari PP sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut harus disetujui oleh pekerja / pekerja buruh dan / atau wakil pekerja di dalam Pasal 3 ayat (5).

(2) Seharusnya disetujui pada ayat (1).

(3) Jika perubahan PP tidak mendapat pengesahan disetujui Pasal 7, maka perubahan itu dianggap tidak ada.

 

Bagian Keempat

Pembaruan

Pasal 11

(1) Pengusaha wajib menyetujui pembaharuan PP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya PP, bagi pejabat yang disetujui dalam Pasal 7 untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Pengajuan pengesahan persetujuan atas persetujuan pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).

(3) Pembaruan PP memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja.

#sukristiawsn.com#

Sukristiawan. com:Disebut Langgar UU Tiadakan Haji, Menag ke DPR: Diminta Presiden

Disebut Langgar UU Tiadakan Haji, Menag ke DPR: Diminta Presiden . 

https://nasional.tempo.co/read/1349050/disebut-langgar-uu-tiadakan-haji-menag-ke-dpr-diminta-presiden#.Xte-EKjpXvI.whatsapp

Pembatalan Haji Indonesia Atas Permintaan Jokowi (Ternyata)!

Sebelumnya, DPR protes karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan membatalkan keberangkatan jama'ah haji ke Al Haramain. 

Dan beredar kabar bahwa uang tabungan para calon jama'ah yang banyak itu - sebesar USD 600.000.000 - akan dipakai untuk menguatkan rupiah atas keinginan (kabinet) Jokowi. 

Sudah diputuskan kabinet Jokowi demikian, walaupun pemerintahan Arab Saudi sebagai penanggungjawab penyelenggaraan haji seluruh dunia, belum memutuskan demikian. 

Ternyata? 

Itu permintaan Jokowi. 

Lihat cuplikan: 

Menurut Yandri, agenda rapat itu juga telah disampaikan ke Kementerian Agama. Namun tiba-tiba Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan ibadah haji sebelum sempat rapat dengan DPR.

"Dia bilang, 'saya diminta Presiden'," ujar Yandri. "Saya bilang kan bisa disampaikan ke Presiden bahwa ada aturan main bernegara ini."

Yandri bercerita, ia juga sudah menyampaikan menjanjikan rapat khusus kepada Menag saat mereka bertemu di sidang isbat 22 Mei lalu. Yandri sekaligus menanyakan kabar dari Kerajaan Arab Saudi ihwal pelaksanaan haji 2020.

"Saya sampaikan juga, gimana udah ada kabar dari Saudi belum? Katanya belum, tapi arahan Pak Presiden kita putuskan awal Juni," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Selengkapnya: 

https://nasional.tempo.co/read/1349050/disebut-langgar-uu-tiadakan-haji-menag-ke-dpr-diminta-presiden?utm_source=Digital+Marketing&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Nasional_Novi&fbclid=IwAR3NbrtJlNmb0yBLXMonMssvOSJ6nITR5FnilGMffom8xx8Pke5_cjssYbY

Lihat juga: DPR protes tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembatalan keberangkatan jama'ah haji 2020 

https://tirto.id/dpr-protes-tak-dilibatkan-menag-ambil-keputusan-batalkan-haji-2020-fEzy

Dan: Uang para calon haji sebesar USD 600 juta akan dipakai pemerintahan J-kowi

https://www.vivanews.com/bisnis/ekonomi/50988-haji-2020-ditiadakan-dana-us-600-juta-akan-dipakai-perkuat-rupiah

Komentar dari mantan menteri dan pakar ekonomi DR. Rizal Ramlie: "Kehabisan ide."

https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/02/haji-2020-ditiadakan-dananya-akan-dipakai-perkuat-rupiah-rizal-ramli-bener-bener-kehabisan-ide

Renungan:

Ulil Amri (pemimpin) muslimiin adalah Ulama dan Umaro (pemerintahan negara).

Di RI, kaum muslimiin adalah mayoritas, yang paling utama dalam usaha perjuangan kemerdekaan. 

Dan jelas sekali Pancasila, UUD 1945 beserta Pembukaannya, diturunkan dari nilai-nilai Islaam, agama Ketuhanan Yang Maha Esa (Tawhiid), dengan 124.000 nabi dan rosul sejak awal jaman. 

Yang dasar negara RI ini adalah memang Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1 UUD 1945).

Di sistem RI kini, sejak masa Reformasi, maka Umaro kita mencakup 6 pihak setara (satu derajat):

1. Eksekutif: Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota.

2. Legislatf: DPR, DPRD I, DPRD II.

3. Konstitutif: MPR RI.

4. Yudikatiff: Kehakiman.

5. Eksaminatif: BPK RI.

6. Moneter: BI.

Ulama kita: MUI dan yang relevan. 

Maka seharusnya urusan haji yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dibicarakan bersama oleh 7 pihak di atas. Bukan hanya diputuskan sepihak.  

Demikian.

#sukristiawan.com#

Sukristiawan. com:Covid -19 konspirasi dan penanganya.

Covid -19 konspirasi dan penanganya.

Mereka ( Tenaga Medis) cuma korban penipuan , semua ini settingan, bohongan. Virus Covid 19 H beneran ada, dan seperti flu lainnya, tapi lebih ringan, namun mudah Menular karena sudah di tambahi asam amino 4x lipat 

Ada 1000 orang lebih sembuh, tapi ndak dikasih tau bagaimana cara sembuhnya, padahal sakitnya cuma seputar Tenggorokan dan batuk

Kalau sampai bocor cara sembuhnya, ndak ngeri lagi,, kacau rencana mereka,, masyakarat akan melawan !

Saat Bu Siti Supari melawan, WHO "keok", negara lain acungi jempol, sehingga negara lain tidak ikut kena wabah buatan ini. wabah settingan dengan code Flu Burung ndak jadi menyerang Indonesia

Dokter Terawan hari ini sudah "bisa dikendalikan", jangan sampai melawan seperti dokter Siti mantan Menkes yg dikriminalisasi itu. knp kok bisa dikriminalisasi ? iya lah, berani lawan WHO. lho kok WHO ? emg WHO didirikan tanpa tujuan ? salah satunya ya jualan vaksin, tapi skala dunia, coba brp trilyun putaran uangnya.Makanya WHO bikin aturan klo ada wabah wajib setor sampel ke dia biar bisa bikin vaksin nya, dan itu ditentang waktu itu sama Siti F, dan akhirnya tau sendiri kan Siti maauk penjara dari kasus "pesanan". Pesanan siapa ? tentunya pihak2 yg merasa dihalangi bisnisnya

https://news.detik.com/read/2020/05/22/162233/5025000/10/5-fakta-siti-fadilah-yang-blak-blakan-soal-konspirasi-dan-corona

Semua ini masalah segelintir orang yang pengen kaya dan mau usianya 1000 thn lagi. Tuhan sudah sebutkan orang orang ini paling tamak terhadap harta dunia

Dokter dan tenaga medis hanya korban karena tidak bisa menolak siapapun pasien nya

Seharusnya masyarakat yang dikasih tau agar jangan kerumah sakit selain sakit jantung, stroke, diabetes akut dan penyakit mematikan lainnya

Covid19 ini cuma sakit flu biasa, kami sekeluarga sudah kena, memang menyebalkan sakit nya, ringan tapi lama efeknya

Karyawan saya sudah positif malah tertular saya, dirawat diisolasi di unair lalu dipindah ke phc, pengobatannya sampai sembuh hanya dikasih vitamin c & e, dikasih makan buah 2 buah pagi, 2 buah sore, banyak istirahat dan pereda nyeri kalau ada sakit tenggorokan, dan di uap jika sesak nafas

14 Hari begitu terus sampai bosan, sampai sembuh fit

Bayangkan kalau cara penyembuhan ini bocor ke masyakarat, gagal lagi orang Yahudi memplokoto umat se-dunia

Ayoo kawan kawan, saat ini bukan masalah hidup mati, ini bukan wabah, ini masalah ekonomi kita yg diinjak injak

Menurut saya cara pengobatan Covid19 :

Pertama kita harus tau bahwa batuk bukan penyakit utama, demam bukan penyakit utama, tapi reaksi tubuh terhadap perlawanan infeksi atau lainnya, termasuk sakit tenggorokan 

Kalau kita beli obat flu, isinya adalah pereda nyeri tenggorokan, pereda batuk kering, pereda demam, ada pengencer dahak juga kadang kadang

Dari sini kita belajar, untuk penyembuhan flu diobati sesuai dengan gejala sakitnya apa. Katakanlah COVID19 gejala sakitnya adalah radang tenggorokan, batuk kering, demam, sesak nafas

Maka pengobatan nya :

1. Istirahat Total (ini wajib apapun jenis sakit flu nya, karena virus dilawan oleh antibodi). Bener-bener istirahat sampai fit, bukan sampai badan terasa enakan. Harus sampai fit, bisa 7 hari istirahat nya

2. Supplay vitamin dengan dosis double, kalau saya biasanya kena flu minum farmaton vit 2x sehari, ester C 1000mg 2x sekali, Madu 5 Sendok, Habbats Cair 5 Kapsul, Zaitun 3 Sendok

3. Jika sesak nafas (karena semua jenis flu yang menyerang manusia memang tidak menyebabkan sesak nafas, apalagi untuk orang yang punya asma seperti saya, flu pasti barengannya sesak nafas). Jadi ndak usah heran kala covid19 katanya bikin sesak nafas, karena semua flu memang begitu broo.

Nah lanjut lagi, kalau sudah sesak nafas, pengobatannya yang mujarab adalah pakai alat uap nebulizer + Ventolin cair + cairan infus (dilakukan sendiri dirumah, sangat mudah dan tidak berbahaya). Diuap sehari 3x sampai hilang sejak nafasnya, biasanya 1-3 hari Hilang sesaknya seiring dengan semakin membakar kondisi tubuh

3. Jika batuk ada dahaknya, dengan Diuap ikutan sembuh batuknya, masalahnya dahak akan keluar banyak dan pasti membuat iritasi tenggorokan, sehingga membuat sakit tenggorokan

4. Sakit tenggorokan diobati dengan Metylpredynoasolon dan pereda nyeri nya asame fenamat, biasanya 1 sampai 3x minum sudah sembuh

5. Kalau demam Tinggal diturunkan dengan paracetamol (perlu diingat demam disini berhubungan dengan infeksi, biasanya infeksi di tenggorokan atau radang tenggorokan). Kalau ndak ada radang tenggorokan parah, biasanya ndak demam

6. Hindari makan buah yang bergetah seperti melon 🍈, nanas, semangka. 

Jeruk bagus apalagi minyak yg terdapat pada kulit dan daunya

7. Selama pengobatan ini, istirahat total dgn   mengisolasi diri. Ndak usah mikir kerjaan, ndak usah mikir lain lain (ini yang buat sembuhnya cepat banget)

Coba dipelajari cara penyembuhan diatas, apakah perlu kalian kerumah sakit kalau cuma sakit flu?

Gak kasihan kah dengan para dokter, tenaga medis dan pasien sakit berat lainnya?

Akhirnya pasien sakit berat terpaksa mati karna tidak tertangani, dan kurang ajarnya lagi semua pasien penyakit berat yang mati semuanya dibilang karena covid19, agar masyarakat semakin takut.

Semua Sakit flu nama virusnya Korona, ndak percaya? Cek di WHO cek di jurnal kedokteran, cek di website CDC

Jadi, ayoolaaah , jadilah warga negara yang cerdas. Jadilah pemikir yang kritis.

Sakit flu yang heboh disebut flu Spanyol, senjata biologi pertama Amerika dalam perang dunia pertama. Tujuannya adalah membuat The FED jadi pengendali uang diseluruh dunia dgn pinjaman nya

Hari ini Dibuat lagi COVID19, Tujuannya juga sama, perkara utang piutang juga yg menjebak

tenaga medis mati, dokter mati. Dibilang karena covid19.

Kita yang pernah sakit flu, coba bayangkan, ndak ada waktu istirahat, pasien yang takut mati ini (baca kena flu takut mati) terus berdatangan kerumah sakit. Sementara dokter dan tenaga medis tetap harus kerja dengan baju Apd, berat, sesek, capek, lelah, ndak ada waktu istirahat dan ndak boleh nolak pasien selama Ruangan masih ada

Terus mau gak mati? Terus dibilang katanya karena covid19?

Ayolah kita berpikir waras.

Ibarat ini perang, sudah fahamkah kita siapa musuh yang kita hadapi sesungguhnya?

Bagaimana cara pengobatannya?

Bagaimana cara pencegahannya?

Jangan asal menerima berita dari corong pemerintah, corong Yahudi, Sosmed

Contoh Nyata, Real Didepan Mata.

Kasus Perawat Ari, Meninggal 2 Hari Lalu. Berita menyebar keseluruh Indonesia bahkan mungkin dunia. Perawat mati bersama bayinya karena covid19

Semuanya langsung nyebarkan beritanya, padahal itu semua hoax

Kepala RS AL diwawancarai Tribune Surabaya.

Ditanya dirawat berapa hari sampai mati?

dijawab : Ari datang sudah dalam kondisi kritis (Apakah karena pendarahan, ataukah kelelahan +hamil muda), mereka dan kita pun tidak tau. Video yang kita lihat didorong beberapa orang pakai apd, itu baru mau masuk RS, belum ada perawatan apapun, baru mau masuk RS, didepan Lift sudah meninggal Ari nya

Ditanya lagi, apakah positif covid19?

Jawab : belum tau, baru diperiksa tadi setelah meninggal, dan hasilnya baru akan keluar paling cepat 7 hari kedepan

Coba lihat, ini nyata didepan mata, beritanya kita harus cari sendiri. Masih hangat

Kita ndak tau Ari punya penyakit sesak nafas kah sebelumnya atau sakit lainnya atau punya keluhan kehamilan yang berat, semua masih tanda tanya (tapi malah di vonis langsung covid19) 

Yang namanya lagi hamil, bawaannya lemes, mual muntah, lelah, tekanan darah turun, emosi labil. Dan kebanyakan wanita hamil begitu.

Nah ini ada wanita hamil 4 Bulan, kerja tanpa istirahat dengan APD lengkap.. gmn ga capek coba

yg jelas dampak corona ini sebenernya bukan di kesehatan tapi EKONOMI ! coba berapa juta org kehilangan pekerjaan ? disuruh dirumah klo org kaya ga masalah, lha negri 62 kebanyakan menengah kebawah, kerja hari ini buat makan hari ini. Terus tujuan besarnya ? ekonomi nasional lumpuh, pasca corona perlu pemulihan tapi duit ga ada, solusi nya ? pinjam bank dunia alias UTANG LAGI, yg untung siapa ? yg buntung siapa ?

Semoga kita mau berpikir lebih kritis dan selalu memohon perlindungan kepada Tuhan dari musuh musuh yang mencoba menghancurkan perekonomian dan sendi sendi kehidupan lain nya...

*Semoga bermanfaat*

#sukristiawan.com#

sukristiawan.com:Mengenai Vaksin

Mengenai Vaksin

Melacak sejarah vaksin modern, mungkin kita bisa memulai dari Flexner bersaudara. Bos mereka, Rockefeller, awal abad ke-20 membiayai beberapa saudara ini, yang salah satunya kemudian bergerak dalam penelitian vaksin untuk disuntikkan ke tubuh manusia.

Propaganda bahwa vaksin bermanfaat bagi kesehatan dan bisa mencegah penyakit kemudian disebarkan lewat berbagai universitas dan sekolah, yang juga dilakukan oleh salah satu Flexner brothers ini.

Karena pentingnya isu ini, saya tidak berani mengklaim 100% benar mengenai bahaya vaksin. Anda harus melakukan research sendiri mengenai masalah ini. Keselamatan anak-anak Anda adalah berada di tangan Anda sendiri.

Berikut sebuah artikel yang saya terjemahkan untuk Anda, semoga bisa membantu Anda memulai memikirkan masalah ini...

**Link

MENGAPA ANDA SEHARUSNYA MENGHINDARI VAKSIN

Oleh : Dr. James Howenstine, MD

"Satu-satunya vaksin yang aman adalah vaksin yang tidak pernah digunakan."

- Dr. James R. Shannon, mantan direktur Institusi Kesehatan Nasional -

Vaksin cacar dipercayai bisa memberikan imunisasi kepada masyarakat terhadap cacar. Pada saat vaksin ini diluncurkan, sebenarnya kasus cacar sudah sedang menurun. Jepang mewajibkan suntikan vaksin pada 1872. Pada 1892, ada 165.774 kasus cacar dengan 29.979 berakhir dengan kematian walaupun adanya program vaksin.

Pemaksaan vaksin cacar, di mana orang yang menolak bisa diperkarakan secara hukum, dilakukan di Inggris tahun 1867. Dalam 4 tahun, 97.5& masyarakat usia 2 sampai 50 tahun telah divaksinasi. Setahun kemudian Inggris merasakan epidemik cacar terburuknya dalam sejarah dengan 44.840 kematian. Antara 1871 - 1880 kasus cacar naik dari 28 menjadi 46 per 100.000 orang. Vaksin cacar tidak berhasil.

Kebanyakan dari sukses program vaksinasi sebenarnya datang dari perbaikan kesehatan publik lewat kualitas air bersih dan sanitasi, kepadatan hunian yang berkurang, nutrisi yang lebih baik, dan perbaikan standar hidup. Secara umum kasus berbagai penyakit sudah menurun sebelum vaksin penyakit itu ditemukan. Di Inggris, kasus polio telah menurun 82% sebelum vaksin polio diperkenalkan pada 1956. Pada awal 1900-an, seorang dokter yang sangat cerdas, Dr. W.B. Clarke, mengatakan "Kanker pada dasarnya tidak dikenal sebelum kewajiban vaksinasi cacar mulai diperkenalkan. Saya telah menghadapi 200 kasus kanker, dan tak seorang pun dari mereka yang terkena kanker tidak mendapatkan vaksinasi sebelumnya."

Ada sebuah kepercayaan di masyarakat bahwa kita tidak seharusnya mengkritik vaksin karena nantinya publik akan menolak melakukannya. Hal ini valid hanya bila manfaat dari vaksin jauh lebih besar dari resikonya. Apakah vaksin benar-benar mencegah penyakit? Pertanyaan penting ini tampaknya tidak benar-benar dipelajari oleh masyarakat. Vaksin sangatlah menguntungkan bagi perusahaan farmasi dan legislasi di Amerika telah memberikan perkecualian kepada mereka, bahwa mereka bebas dari tuntutan hukum bila tidak menuliskan reaksi / efek vaksin yang cukup umum terjadi. Pada tahun 1975 Jerman menghentikan vaksinasi pertusis (batuk). Hari ini kurang dari 10% anak-anak Jerman divaksinasi terhadap pertusis. Kasus pertusis tetap menurun sekalipun lebih sedikit anak-anak yang divaksinasi dibanding sebelumnya.

Kasus campak terjadi di sekolah dengan tingkat vaksinasi lebih dari 98% di seluruh bagian Amerika termasuk area yang sebelumnya tidak mengenal campak. Seiring meningkatnya tingkat imunisasi, campak menjadi penyakit yang terjadi hanya pada orang-orang yang telah divaksinasi. Wabah campak terjadi di sekolah yang 100% anak-anaknya telah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Di Inggris, kasus campak menurun 97% sebelum program vaksinasi dilakukan.

Pada 1986 ada 1300 kasus pertusis di Kansas dan 90% penderita adalah anak-anak yang telah mendapatkan vaksinasi ini sebelumnya. Kegagalan sejenis juga terjadi di Nova Scotia di mana pertusis telah muncul sekalipun telah dilakukan vaksinasi universal. Pertusis tetap menjadi endemik di Belanda di mana selama 20 tahun 96% anak-anak telah mendapatkan 3 suntikan pertusis sebelum umur 12 bulan. Setelah dimulainya vaksinasi dipteri di Inggris dan Wales tahun 1894, kasus kematian dipteri naik 20% pada 15 tahun kemudian. Jerman mewajibkan vaksinasi tahun 1939. Jumlah kasus dipteri naik menjadi 150.000 kasus, di mana pada tahun yang sama, Norwegia yang tidak melakukan vaksinasi, kasus dipterinya hanya sebanyak 50 kasus. Berlanjutnya penyakit pada anak-anak yang telah mendapatkan vaksinasi membuktikan bahwa imunitas seumur hidup paska vaksinasi sebenarnya tidak terjadi. Proses suntikan partikel viral ke dalam darah ini sebenarnya tidak menyediakan jalan yang jelas untuk mengeliminasi substansi ini.

Mengapa vaksin gagal melindungi terhadap penyakit?

Walene James, pengarang buku Immunization: the Reality Behind The Myth, mengatakan respon inflamatori penuh diperlukan untuk menciptakan kekebalan nyata. Sebelum introduksi vaksin cacar dan gondok, kasus cacar dan gondok yang menimpa anak-anak adalah kasus tidak berbahaya. Vaksin "mengecoh" tubuh sehingga tubuh kita tidak menghasilkan respon inflamatory terhadap virus yang diinjeksi. SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) naik dari 0.55 per 1000 orang di 1953 menjadi 12.8 per 1000 pada 1992 di Olmstead County, Minnesota. Puncak kejadian SIDS adalah umur 2 - 4 bulan, waktu di mana vaksin mulai diberikan kepada bayi. 85% kasus SIDS terjadi di 6 bulan pertama bayi. Persentase kasus SIDS telah naik dari 2.5 per 1000 menjadi 17.9 per 1000 dari 1953 sampai 1992. Naikan kematian akibat SIDS meningkat pada saat hampir semua penyakit anak-anak menurun karena perbaikan sanitasi dan kemajuan medikal kecuali SIDS. Kasus kematian SIDS meningkat pada saat jumlah vaksin yang diberikan kepada balita naik secara meyakinkan menjadi 36 per anak.

Dr. W. Torch berhasil mendokumentasikan 12 kasus kematian pada anak-anak yang terjadi dalam 3,5 - 19 jam paska imunisasi DPT. Dia kemudian juga melaporkan 11 kasus kematian SIDS dan satu yang hampir mati 24 jam paska injeksi DPT. Saat dia mempelajari 70 kasus kematian SIDS, 2/3 korban adalah mereka yang baru divaksinasi mulai dari 1,5 hari sampai 3 minggu sebelumnya. Tidak ada satu kematianpun yang dihubungkan dengan vaksin. Vaksin adalah hal yang mulia dan tidak ada pemberitaan negatif apapun mengenai mereka di media utama karena mereka begitu menguntungkan bagi perusahaan farmasi.

Ada alasan yang valid untuk percaya bahwa vaksin bukan saja tak berguna dalam mencegah penyakit, tetapi mereka juga kontraproduktif karena melukai sistem kekebalan yang meningkatkan resiko kanker, penyakit kekebalan tubuh, dan SIDS yang menyebabkan cacat dan kematian.

Apakah vaksin steril?

Dr. Robert Strecker mengklaim bahwa Departemen Pertahanan (DOD) diberikan 10 juta dolar pada 1969 untuk menciptakan virus AIDS yang akan digunakan sebagai senjata pengurangan populasi terhadap orang kulit hitam. Dengan menggunakan hukum kebebasan informasi, Dr. Strecker berhasil mempelajari bahwa DOD mendapatkan dana dari Konggres untuk melakukan penelitian untuk menhancurkan kekebalan tubuh lewat virus. Setelah diproduksi, vaksinnya diberikan di 2 lokasi.

Vaksin cacar yang mengandung HIV diberikan kepada 100 juta penduduk Afrika tahun 1977. Lebih dari 2000 pria homoseksual kulit putih di New York juga diberikan vaksin hepatitis B yang mengandung HIV pada 1978. Vaksin tersebut diberikan di Central Darah kota New York. Vaksin hepatitis yang mengandung HIV juga diberikan kepada pria homoseks lainnya di kota San Fransisco, Los Angeles, St. Louis, Houston, dan Chicago pada 1978 dan 1979. Instansi Kesehatan Publik Amerika melaporkan bahwa kasus AIDS terbanyak terjadi di 6 kota tersebut. Saat sebuah virus memasuki sebuah komunitas, butuh 20 tahun sebelum jumlah kasusnya berganda. Bila cerita karangan bahwa gigitan monyet hijau menyebabkan epidemik HIV, maka dugaan gigitan monyet yang terjadi 1940-an seharusnya sudah menyebabkan puncak insiden HIV pada 1960-an yang mana HIV belum eksis sama sekali di Afrika. WHO memulai vaksinasi cacar di Afrika tahun 1977 yang menargetkan populasi perkotaan dan menghindari pedesaan. Bila gigitan monyet hijau yang benar-benar menyebabkan HIV, maka insiden HIV di pedesaan seharusnya lebih tinggi daripada perkotaan. Namun, kebalikannyalah yang terjadi.

Pada 1954 Dr. Bernice Eddy (bakteriologis) menemukan bahwa virus monyet hidup dalam keadaan steril akan menginaktifasikan vaksin polio yang dikembangkan oleh Dr. Jonas Salk. Penemuan ini tidak diterima baik oleh NIH dan Dr. Eddy kemudian diturunkan pangkatnya. Kemudian, Dr. Eddy, bekerja bersama Sarah Stewart, menemukan virus SE polyoma. Virus ini cukup penting karena dia menyebabkan kanker pada setiap binatang yang menerimanya. Vaksin panas kuning (yellow fever) sebelumnya ditemukan mengandung virus leukimia avian (burung). Kemudian Dr. Hilleman mengisolasi virus SV 40 dari vaksin polio Salk dan Sabin. Mereka mengandung 40 virus berbeda. Tetapi mereka tidak pernah berhasil menghilangkan virus-virus tersebut dari vaksin polio.

Virus SV 40 menyebabkan penyakit yang berbahaya. Mereka telah diidentifikasi dalam 43% kasus non-hodgekin lymphoma, 36% tumor otak, 18% sample darah sehat, dan 22% sample sperma sehat, mesothiolomas dan penyakit lainnya. Pada saat hal ini ditemukan SV 40 telah diinjeksi ke 10 juta penduduk yang menerima vaksin polio. Pencernaan lambung menginaktivasi sejumlah SV 40 dalam vaksin Sabin. Walaupun demikian, isolasi vaksin polio Sabin dalam 38 kasus Guillan Barre Syndrome (GBS) di Brasil menyimpulkan bahwa jumlah yang signifikan bis diinfeksi dari vaksin ini. Semua 38 dari pasien ini telah menerima vaksin polio Sabin beberapa bulan sampai tahun sebelum munculnya GBS.

Insiden non-hodgkin lymphoma secara "misterius" berganda sejak 1970-an. Dr. John Martin, profesor patalogi di Universitas Southern California, dipekerjakan oleh cabang Viral Oncology di Biro Biologi (FDA) dri 1976 sampai 1980. Saat bekerja di sana dia menemukan bahwa DNA luar negeri dalam vaksin polio hidup orimune lederle mengandung kontaminasi serius. Dia melaporkan kepada atasannya dan kemudian malahan disuruh untuk berhenti mengecek karena bukan pekerjaannya untuk meneliti itu.

Percobaan vaksin lederle menunjukkan bahwa pimpinan di atas tidak peduli akan bahaya dari vaksin. Infeksi pada binatang masih menjadi masalah yang tak terselesaikan pada manufaktur vaksin. Club of Rome yang berpengaruh besar secara tertulis bahkan menyatakan bahwa populasi dunia terlalu besar dan perlu untuk dikurangi sebesar 90%. Artinya dari 6 milyar sekarang perlu dikurangi menjadi 500 - 600 juta orang. Menciptakan kelaparan dan perang dan pembantaian seperti yang di Afrika, dan penyakit buatan seperti HIV, Ebola, Marburg, dan mungkin juga virus Nil Barat dan SARS tentu saja bisa membantu mengurangi populasi. Grup elit lainnya (Trilateral, Bildergers) juga telah menyatakan hal yang sama.

Perusahaan yang ditunjuk untuk membuat vaksin cacar di Inggris sudah dalam masalah besar di Amerika karena kualitas operasionalnya yang buruk. Bagaimana bisa performa mereka kemudian menjadi bagus setelah datang ke Inggris? Bila memang ada grup-grup berpengaruh besar yang bertekad mengurangi populasi dunia, cara apa lagi yang lebih cerdik selain menginjeksi orang-orang dengan vaksin yang bisa menyebabkan kanker? Orang yang menerima

Rata Penuh

vaksin tidak akan pernah curiga vaksin yang dia terima 10 - 15 tahun sebelumnya menyebabkan dia terkena penyakit kanker.

Bahaya Lainnya Dari Vaksin

Pada 4 Maret 1977, dalam majalah Science, Jonas dan Darrel Salk memperingatkan, "vaksin virus hidup terhadap flu dan polio bisa memproduksi penyakit yang seharusnya dia cegah." Virus hidup terhadap campak dan gondok bisa menyebabkan efek samping seperti kerusakan otak. Vaksin flu babi dipaksakan kepada publik Amerika walaupun tidak pernah ada kasus flu babi pada manusia. Petani juga menolak vaksin itu karena membunuh ternak-ternak mereka. Dalam beberapa bulan sejak penggunaan vaksin ini telah terjadi banyak gangguan serius (GBS).

Sebuah artikel di Washington Post tanggal 26 Januari 1988 menyebutkan bahwa semua kasus polio sejak 1979 disebabkan oleh vaksin polio. Harusnya situasi ini bisa menghentikan penggunaan vaksin, tetapi tetap saja vaksin diberikan. Vaksin adalah arus profit yang hebat tanpa resiko bagi perusahaan obat karena sekarang gangguan akibat vaksin akan direkompensasikan oleh pemerintah (pembayar pajak). Terus naikknya pengguna vaksin diikuti dengan terus naiknya penyakit kekebalan (rheumatoid arthritis, subacute lupus erythematosus, psoriasis, sclerosis, asthma) pada anak-anak. Walaupun memang ada yang disebabkan oleh faktor pembawaan genetik, tetapi kebanyakan adalah akibat partikel protein luar, merkury, aluminium, formaldehyde dan bahan-bahan beracun lainnya di vaksin.

Pada 1999, vaksin rotavirus direkomendasikan oelh Central Pengendalian Penyakit untuk semua anak-anak. Saat dijalankan, beberapa anak meninggal dan sejumlah yang lain mengalami gangguan lainnya. Percobaan pra penjualan menunjukkan insiden intussusception meningkat 30 kali lipat tetapi tetap saja vaksin ini dipasarkan tanpa menuliskan peringatan di dalamnya. Vaksin anak-anak sering kali tidak dipelajari keracunannya karena penelitian ini bisa membuat vaksin tersebut tidak jadi digunakan.

Dalam studi yang besar di Australia ditemukan bahwa resiko mendapatkan encephalitis dari vaksin pertusis adalah 5 kali lipat lebih besar daripada mendapatkannya secara alamiah.

Vaksin menyebabkan Diabetes Melitus Type 1

Dr. John Classen menerbitkan 29 artikel mengenai diabetes akibat vaksin. Setidaknya 8 dari 10 anak-anak dengan diabetes type 1 adalah akibat vaksinasi. Anak-anak ini bisa saja terbebas dari cacar, gondok, atau batuk, tetapi mereka mendapatkan yang jauh lebih buruk: penyakit yang akan mengurangi umur mereka 10 - 15 tahun dan sisa kehidupan dalam perawatan. Dr. Classen telah menunjukkannya di Finlandia, introduksi vaksin hemophilus type B menyebabkan 3 kali lipat diabetes type 1 dan sejumlah kematian dan kerusakan otak lainnya.

In New Zealand, insiden diabetes type 1 pada anak-anak meningkat 61% setelah program vaksinasi agresif hepatitis B. Peningkatan yang serupa juga terjadi di Inggris, Italy, Swedia, dan Denmark paska program imunisasi hepatitis B.

Substansi Beracun Diperlukan Untuk Membuat Vaksin

Vaksin mengandung substansi berbahaya yang diperlukan untuk mencegah infeksi dan meningkatkan performa vaksin. Seperti merkuri, formaldehyde, dan aluminium. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah anak austik meningkat dari antara 200 - 500 % di setiap negara bagian di Amerika.

Di Amerika, injeksi vaksin telah meningkat dari 10 menjadi 36 jenis dalam 25 tahun terakhir. Dalam periode ini, anak-anak yang menderita gangguan belajar dan perhatian terus meningkat. Sejumlah memang mungkin disebabkan karena pengguanan kokain oleh ibu mereka, tetapi kemungkinan vaksinlah penyebab utamanya. Sejumlah vaksin mengandung aluminium.

Hampir semua vaksin mengandung aluminium dan merkuri. Metal ini memiliki pengaruh yang penting dalam penyakit Alzheimer. Seorang pakar pada Konferensi Vaksin Internasional 1997 menunjukkan bahwa orang yang menerima 5 atau lebih vaksin flu memiliki kemungkinan terkena Alzheimer 10 kali lipat lebih besar dibanding orang yang mendaptkan injeksi 2 kali atau kurang. Saat kita menerima injeksi vaksin, kita sebenarnya sedang bermain Russian Roulette. Kita bukan hanya terekspos aluminium, merkuri, formaldehyde, dan protein asing lainnya, tetapi juga virus simian 40 dan virus-virus berbahaya lainnya yang bisa menyebabkan kanker, leukimia, dan gangguan lainnya.

Konggres telah memproteksi manufaktur dari tuntutan hukum, jadi vaksin-vaksin berbahaya meningkatkan profit perusahaan obat tanpa resiko bagi mereka.

Kebijakan pemerintah mewajibkan vaksinasi anak-anak sebelum memasuki sekolah diambil tanpa bukti akan efisiensi dan keamanan vaksin itu sendiri. Tidak ada bukti vaksin bekerja dan tidak ada penelitian akan keamanan penggunaan mereka. Pendapat saya adalah ada bukti dalam jumlah besar bahwa vaksin itu berbahaya dan satu-satunya alasan mereka eksis adalah karena profit luar biasa bagi perusahaan farmasi.

Dr. James Howenstine

Pustaka Pohon Bodhi Jam 4:08 PM

5 komentar:

Anonim22 Januari 2009 20.52

It seems my language skills need to be strengthened, because I totally can not read your information, but I think this is a good BLOG

jordan shoes

Balas

KOPERASI PROUT BALI13 Februari 2009 16.43

ya tuhan. alangka berdosanya mereka karena perbuatannya. hanya engkau ya tuhan yang bisa menyelamatkan kami. hanya engkau ya tuhan bisa melindungi kami dari kejahatan mereka. tuhan saat inlah sebenarnya kami membutuhkan campur tanganmu di bumi. semoga engkau mendengar doa kami ya tuhan

Balas

Pohonbodhi8 November 2010 21.11

2 abad vaksin..

http://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

Balas

SUWANDI ROBBY24 November 2017 06.59

BERITA BAIK BERITA BAIK

Halo semuanya, saya SUWANDI dari indonesia. Saya menyarankan Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di mana-mana untuk perusahaan atau pemberi pinjaman di halaman web ini, sebagian besar perusahaan di sini adalah tipuan, penipuan dan penipuan, dan juga beberapa testimonial di sini salah, mereka adalah orang yang sama. Karena itu, tolong berhati-hatilah untuk tidak menjadi persekutuan mangsa Indonesia. Saya ditipu empat kali kira-kira Rp 200.000.000 untuk biaya registrasi, biaya transfer, bea cukai dan biaya asuransi, setelah pembayaran ini saya tidak mendapatkan pinjaman saya, tapi mereka meminta saya untuk membayar berkali-kali. Ini akan menarik minat Anda untuk mengetahui ada undang-undang tentang pembiayaan undang-undang atau peraturan dewan ini untuk mendapatkan pinjaman dari undang-undang pemberi pinjaman atau perusahaan mana pun. Saya bersyukur bahwa saya menerima pinjaman cepat sebanyak $ 250.000 dari perusahaan yang diperkenalkan teman saya Achmad Halima. Perusahaan pinjaman yang dapat dipercaya dan dapat dipercaya (ALEXANDER ROBERT). Mereka sekarang menjadi perusahaan terbesar di AS, Eropa dan seluruh Asia. Misi dan komitmen Anda kepada Alexander's Loan Company didedikasikan untuk meringankan impian Anda dan membantu kita semua yang telah ditipu dan ditipu dalam proses mendapatkan pinjaman segera, memberi Anda keramahan kelas dunia. Perusahaan Pinjaman Alexander atau pemberi pinjaman pinjaman tahu apa yang seharusnya ada di sepatu Anda dan mereka berusaha keras untuk tidak melupakan perasaan itu. Mereka akan mendapatkan kepercayaan Anda dengan mengkomunikasikan kepada Anda informasi yang perlu Anda ketahui, jika Anda perlu mengetahui dan hak untuk menawarkan pinjaman (pedagang pribadi atau pinjaman) dan layanan keuangan.

Saya sangat mengabdikan diri untuk membantu negara saya mendapatkan pinjaman dari penipuan dan segera, e-mail saya (suwandirobby01@gmail.com) atau (achmadhalima@gmail.com)

Hubungi saya atau (alexanderrobertloan@gmail.com) untuk informasi lebih lanjut, saya bersedia membantu. Tuhan memberkati kalian semua.

Balas

Dokter Vaksin8 November 2019 17.16

DokterVaksin.com Melayani Vaksin Meningitis, 

#Sukristiawan. com#

sukristiawwn.com:Apakah langkah saya selanjutnya bila setelah 3 bulan mediasi, anjuran dari mediator Disnaker belum juga diturunkan

Langkah Hukum Jika Mediator Ketenagakerjaan Belum Memberikan Anjuran



Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.

Buruh & Tenaga Kerja
Bung Pokrol
Selasa, 14 April 2015



Pertanyaan

Apakah langkah saya selanjutnya bila setelah 3 bulan mediasi, anjuran dari mediator Disnaker belum juga diturunkan?


Punya pertanyaan lain ?

Silakan Login, atau Daftar ID anda.

Kirim Pertanyaan 

Ulasan Lengkap

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

 

Intisari:

 

 

 

Ulasan:

 

Mediasi dalam penyelesaian hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

 

Pada dasarnya, mediator wajib mengupayakan agar terjadi kesepakatan di antara pihak yang bertikai. Dalam hal penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU PPHI.

 

Anda menyebut soal anjuran dari mediator. Kami berkesimpulan bahwa kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di antara para pihak tidak tercapai sehingga mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Hal ini karena dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a UU PPHI.

 

Yang dimaksudkan dengan anjuran tertulis adalah pendapat atau saran tertulis yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan perselisihan mereka [penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI].

 

Adapun aturan soal jangka waktu penyampaian anjuran tertulis dari mediator itu tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU PPHI yang berbunyi:

 

“anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak.”

 

Ketentuan jangka waktu di atas dipertegas kembali dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi (“Permenakertrans 17/2014”).

 

Menurut keterangan Anda, setelah 3 (tiga) bulan mediasi anjuran dari mediator belum juga diturunkan. Ini artinya, tiga bulan tersebut telah melewati jangka waktu sepuluh hari yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b UU PPHI di atas.

 

Berdasarkan penelusuran kami, baik UU PPHI maupun Permenakertrans 17/2014 tidak mengatur soal langkah apa selanjutnya yang dapat ditempuh para pihak terkait lewatnya jangka waktu bagi mediator untuk menyampaikan anjuran tertulis kepada para pihak. Yang diatur adalah dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat [Pasal 14 ayat (1) UU PPHI].

 

Akan tetapi ada pengaturan bahwa mediator wajib menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan kepadanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 UU PPHI dan Pasal 15 ayat (1) Permenakertrans 17/2014.

 

Jika mediator tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu yang telah ditentukan di atas, maka ada sanksi administratif yang akan dikenakan kepada mediator, yakni diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPHI dan Pasal 22 Permenakertrans 17/2014:

 

“Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.”

 

Ini artinya, tiga bulan tentu sudah melewati jangka waktu 30 hari bagi mediator untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Oleh karena itu, mediator yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.

 

Lalu apa langkah hukum yang dapat dilakukan para pihak jika mediator telah melewati jangka waktu penyampaian anjuran tertulis tersebut dan tidak (belum) juga memberikan anjuran tertulis? Pada dasarnya, mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebut dalam Pasal 16 Permenakertrans 17/2014. Menurut hemat kami, Anda dapat menyampaikan masalah ini kepada pengawas pada dinas ketenagakerjaan setempat untuk kemudian ditindaklanjuti.

 

Di samping itu, tidak adanya surat anjuran yang tidak atau belum dikeluarkan oleh mediator tentu merugikan para pihak dalam mediasi. Hal ini karena surat anjuran merupakan “tiket” para pihak untuk dapat meneruskan perselisihannya ke pengadilan hubungan industrial. Sebagaimana diberitakan dalam artikel Kemenakertrans Berupaya Tingkatkan Kualitas Mediator, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menjelaskan bahwa tanpa surat anjuran, pekerja tidak bisa mencari keadilan sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Timboel juga menjelaskan bahwa sifat anjuran adalah tidak mengikat, hanya sebatas tiket untuk ke PHI sehingga para mediator bisa asal-asalan membuat anjuran karena tidak ada resiko (sanksi) bagi mediator.

 

Dari sini, menurut hemat kami, Anda sebagai salah satu pihak yang bermediasi juga tidak dapat melakukan langkah selanjutnya untuk melakukan gugatan ke PHI karena belum ada anjuran dari mediator.

 

Timboel menambahkan, untuk menjamin pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh mediator dilaksanakan dengan baik, ia mengusulkan untuk dilakukan pengawasan yang ketat sehingga kerja-kerja yang dilakukan mediator dapat dikawal agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada terkait ketenagakerjaan. Untuk melakukan pengawasan Timboel berpendapat, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional dan daerah wajib dilibatkan.

 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno (yang menjabat saat itu) menuturkan, LKS Tripartit baik di tingkat nasional maupun di daerah berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Hal ini sesuai amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Selengkapnya silakan membaca artikel Keanggotaan LKS Tripartit Nasional Resmi Terbentuk. Dengan demikian, menurut hemat kami, Anda dapat menempuh upaya komunikasi atau konsultasi soal masalah kerja mediator Anda melalui LKS Tripartit selaku lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja mediator.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi.

  



KLINIK TERKAIT:Syarat Agar Manager HRD Bisa Beracara di PHIJangka Waktu Pengajuan Perkara ke Pengadilan Hubungan IndustrialPerusahaan Tidak Bayar Upah, Gugat ke PHI atau Pengadilan Niaga?Apakah Setiap PHK Perlu Melalui Putusan Pengadilan?Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar THRBekerja di Perusahaan Lain Saat Persidangan PHK Masih BerlangsungBolehkah Mem-PHK Pekerja yang Sakit?Legalitas Kuasa Hukum dalam Pengadilan Hubungan Industrial

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.Hierarki Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaProsedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor PolisiHukumnya Mempekerjakan Pekerja Hamil pada Pukul 15.00-23.00Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar?Wajibkah Semua Perusahaan Memberlakukan Lengkap Norma K3?Langkah Hukum Jika Ditipu Biro Perjalanan Haji/UmrahIzin Penyelenggaraan UndianLangkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar MinimumKapan Dimulainya Perlindungan Merek?Bolehkah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Buruh Kasar?

Back »

DISCLAIMER · KATEGORI · MITRA · KIRIM PERTANYAANKONSULTASI DENGAN PENGACARA

Ke Atas · Berita · Search

Lihat Versi Desktop

Home · Tentang Kami · Redaksi · Pedoman Media Siber · Kode Etik · Kebijakan Privasi · Bantuan dan FAQ · Karir ·

Copyright © 2020 hukumonline.com, All Rights Reserved

 



Dapatkan Berita dan Klinik Hukum Terbaru dari Hukumonline.com

sukristiawan.com:NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004

TENTANG

WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan :

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004.
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR.
Pasal 1.

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2

(1) Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu.
(2) Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Pasal 4

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.
(2) Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.
(3) Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perhitungan upah kerja lembur berlaku bagi semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban :

membayar upah kerja lembur;
memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.
(2) Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang.

Pasal 8

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.
(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Pasal 9

(1) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah dari upah minimum setempat.

Pasal 10

(1) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus perseratus) dari upah.
(2) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah.

Pasal 11

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :
a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :
b.1. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

b.2. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.
Pasal 12

Bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari Keputusan Menteri ini, maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.
(3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
(4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Provinsi, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:KEP-72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja 9 (sembilan) Jam Sehari dan 54 (lima puluh empat) Jam Seminggu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-06/MEN/1993 tentang waktu kerja 5 (lima) Hari Seminggu dan 8 (delapan) Jam Sehari, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2004

MENTERI
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA