sukristiawan.com:LOCKDOWN Hak Masing Masing Pemerintah daerah.

Mendagri TITO dan JOKOWI Salah Besar  Ikut Campur Kewenangan Pemerintah Daerah, Karena LOCKDOWN Kota DKI Jakarta Adalah Sepenuhnya Wewenang Gubernur DKI Jakarta Yang Dipilih Langsung Oleh Warga DKI Sebagai Hak Autonomous Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Bukan Wewenang Presiden atau MENDAGRI...!!
......
...
Apa yg akan dilakukan oleh seorang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah wewenangya untuk melindungi warganya, kebijakan yg ditempuh untuk isolating virus Corona agar tidak menyebar di seluruh daerah DKI Jakarta dan tindakan itu TIDAK melanggar HUKUM apapun maupun KONSTITUSI UUD 1945.
...
Karena itu JOKOWI dan MENDAGRI TITO must hand off...!!! Itu hak dan wewenang pemerintah daerah.
...
Itu strictly dan absolutely masih ada dalam kewenangan seorang Gubernur sebagai KEPALA DAERAH.
..
Bila pemerintah pusat punya alasan POLITIK dan EKONOMI, takut Jokowi terjungkal dan ekonomi Indonesia NYUNGSEP, itu tugas dan tanggung-jawab pemerintah pusat dan bukan tugas dan wewenang seorang Gubernur daerah.
...
Tugas dan tanggung-jawab seorang Gubernur daerah adalah melindungi warga didaerahnya.
...
Itu HAK dan WEWENANG mutlak seorang Gubernur daerah. Jangan sok berkuasa dan intervening kekuasaan daerah.

Sebab bila seorang Gubernur sebagai KEPALA DAERAH salah ambil kebijakan; karena dilarang pemerintah pusat lewat MENDAGRI, dan akibatnya banyak warga DKI Jakarta yang jatuh sakit kena virus Corona, harus dikarantina banyak orang berhari-hari, banyak yang meninggal, dan in the long term mereka jatuh miskin, hidup sengsara dan kesulitan membiayai hidup keluarga, apakah pemerintah pusat akan BAIL OUT warga DKI Jakarta yang jatuh miskin itu, atau pemerintah pusat akan LEPAS TANGAN...???
...
Jelas, warga DKI Jakarta itu akan menyalahkan Gubernur DKI, kecuali Gubernur DKI itu bilang sama warga DKI bahwasanya semua ini atas perintah dan kebijakan pemerintah pusat...!!!
..
So the blame goes to central government, bukan pemetintah daerah.
...
No, that is not separation of power works.
...
Jadi SALAH BESAR, pemerintah pusat intervening atau IKUT CAMPUR terhadap kebijakan pemerintah daerah yg tidak melanggar HUKUM dan KONSTITUSI.
...
Plus, from the hindsight dan common sense orang waras, keselamatan warga atau rakyat semestinya lebih penting dan lebih utama dibanding terpuruknya ekonomi.
..
Atau hal itu hanya excuses saja, sebab ekonomi Indonesia sudah lemah dan NYUNGSEP sebelum virus Corona masuk Indonesia anyway.

1). Triple defisit; defisit pemasukan, defisit transaksi berjalan, defisit perdangan. APBN dah empot-empotan tiap tahun.

2). Utang Jokowi terlalu besar, dah tembus Rp.6.000 trilliun. Ra mikir kapan melunasi..??

3). Massive korupsi di era JOKOWI seperti korupsi JIWASRAYA dan ASABRI diperkirakan mencapai Rp.30 trilliun hingga Rp.50 trilliun. Belum lagi korupsi lainya.

4). Harus bayar cicilan utang tahun ini 2020, cicilan bunga dan pokok sebesar Rp.646 trilliun. Dapat duit dari mana...?? Mau jualan BONDS ngutang lagi...??

5). Sektor riil dalam negeri sudah mati karena kebijakan Jokowi yg membuka pasar bebas dengan masuknya produk-produk dari China kalah bersaing, daya beli rakyat lemah, gaji buruh mau digencet dengan OMNIBUS LAW,  kebutuhan barang-barang pokok pada NAIK semua dan petani GAGAL panen.

Wis tumpek blek...!!!

A perfect storm bagi kesengsaraan kehidupan wong cilik yg semakin berat dan semakin menderita.
....
Pejabat pusat dan MENDAGRI mesti tahu diri, warga daerah dan DKI Jakarta punya HAK AUTONOMOUS. Itu harus dihormati...!!!

Dan Gubernurnya juga punya hak untuk mengambil kebijakan sendiri tanpa harus di intervensi oleh pemerintah pusat.

Itu HAK dan KEKUASAAN autonomous daerah. Jangan ikut campur.. !!!
...
..

https://news.detik.com/berita/d-4942623/temui-anies-mendagri-tegaskan-pesan-jokowi-lockdown-jakarta-kewenangan-pusat
#sukristiawan.com#
...
..