sukristiawan.com:PENGKAPLINGAN LAUT ADALAH TINDAKAN SUBVERSI, APA LAGI MENJUAL 200 PULAU.

PENGKAPLINGAN LAUT ADALAH TINDAKAN SUBVERSI, APA LAGI MENJUAL 200 PULAU

1. https://youtu.be/qaUC-dOQSRY

2. https://youtu.be/QZsQNGn8QTY

3. https://youtu.be/i2MhjVx5IQ8

4. https://youtu.be/NTfz9nn9jGE

5. https://youtu.be/Fx4lLxj7hc4

Oleh : Prihandoyo Kuswanto

(Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila)

SUBVERSI

Apa yang dimaksud dengan subversi.

Subversi (bahasa Belanda: subversie, bahasa Inggris: subversion) merujuk kepada salah satu upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara.

Dalam bahasa Latin berarti, asal, awalnya tersebut berlaku untuk beragam aktivitas sebagai kemenangan secara militer dalam perebutan kekuasaan negara.

Apa yang dimaksud dengan tindakan subversi.

Kegiatan Subversi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi, kegiatan mana merupakan bahaya bagi keselamatan dan kehidupan Bangsa dan Negara.

Penggarongan pesisir pantai dengan cara mensertifikatkan laut bukan hanya ilegal tetapi ini adalah tindakan membahayakan keamanan dan menyangkut keselamatan bangsa dan Negara.

Mengapa demikian Karena :

1. Laut dan pesisir Pantai tidak boleh dimiliki oleh korporasi sebab itu wilayah negara, Kepres no 51 th 2016

2. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Jadi ada pengembang atau developer menguasai pesisir pantai jelas pelanggaran apa lagi mensertifikatkan laut jelas pelanggaran dan berbahaya sebab bisa menjadi pintu masuk kejahatan penyelundupan.

Contoh Kasus :

Penggerebekan besar-besaran terhadap jaringan narkoba internasional di kawasan elit Pantai Indah Kapuk (PIK) menggemparkan publik.

Operasi yang melibatkan aparat gabungan dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini berhasil membongkar aktivitas terorganisir yang diduga melibatkan sindikat lintas negara.

Sebanyak 62 pelaku berkewarganegaraan Cina diamankan dalam operasi ini, bersama barang bukti yang mencengangkan.

Dalam operasi tersebut, aparat menyita barang bukti berupa 1 ton sabu, 5.000 butir ekstasi, dan uang tunai senilai Rp1,3 triliun.

Penggerebekan ini terjadi di beberapa lokasi strategis di kawasan Pantai Indah Kapuk 1 dan 2, yang selama ini dikenal sebagai salah satu area elit dan mewah di Jakarta Utara.

Jadi bukan lagi dugaan ini sudah kejadian, narkoba sebanyak itu jelas sudah masuk subversi untuk menghancurkan bangsa Indonesia.

Jadi penguasaan pesisir pantai oleh pengembang harus segera ditertibkan sebab jika negara tidak lagi waspada bisa runyam negara ini.

Keluarnya sertifikat Laut HGB dan SHM adalah pasti melibatkan Kota, Kabupaten, Propinsi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Tidak mungkin terjadi pensertifikatan laut kalau tidak ada campur tangan kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan pertanahan Nasional boleh saja kedua mantan Menteri Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Mantan itu merasa tidak tahu terus selama menjabat menjadi menteri apa tanggung jawabmu

Kedua orang menteri ini mantan TNI harusnya kesatria mengakui kesalahan dan segera melakukan audit pesisir Pantai yang sedang di reklamasi.

Kegentingan Penggarongan Pesisir Pantai dan Pensertifikatan Laut

Presiden Prabowo harus segera membentuk KOPKAMTIB untuk mengaudit semua persoalan pertanahan, pertambangan dan pesisir pantai.

Harus ada tindakan tegas di muka hukum sebab hal ini sudah berbahaya memasuki ranah kedaulatan wilayah tanah air.

Harus ada tindakan hukum seberat-beratnya* jika tidak Indonesia akan kacau, contoh kasus PIK penangkapan Narkoba ini nyata bukan omon-omon dan dilakukan oleh warganegara China. 1 ton narkoba apa ini bukan perang candu. Perlu dibentuk KOPKAMTIB dan SISHANKAMRATA untuk menyelamatkan bangsa ini.

Era Jokowi 200 Pulau Terjual

Lebih dahsyat lagi Era Jokowi 200 pulau sudah terjual ini perlu di klarifikasi dan tentu tanggungjawab lintas Departemen bagaimana ini bisa terjadi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa lebih dari 200 pulau di seluruh Indonesia telah diprivatisasi dan diperjualbelikan.

Berdasarkan data tersebut, pulau-pulau yang paling banyak diprivatisasi berada di DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Pengungkapan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran mengenai pengelolaan serta pemanfaatan pulau-pulau di Indonesia.

Apa tidak mengerti bahwa menjual pulau itu menjual kedaulatan Negara? Mengapa aparat TNI Polri diam.

_*Begitu bobrokkah pejabat dan negara kita tidak mampu Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.  (Tim/Red)

PERAMPASAN TANAH LAUT DAN DARAT OLEH PSN PIK-2: TANGKAP AGUAN DAN ANTHONY SALIM BUKAN AHMAD KHOZINUDIN.

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H, Advokat [Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat/ TA-MOR PTR]

Baru saja, penulis memenuhi undangan sebagai narasumber podcast channel YouTube Realita TV yang diampu oleh Mba Rahma Sarita.

Mayjen TNI Purn Soenarko dan Bang Marwan Batubara, hadir pula sebagai narasumber selain penulis.

Sebelum masuk substansi materi diskusi, kami sempat ngobrol santai, bercanda dan tertawa terkekeh, karena adanya kabar trending aplikasi X dengan narasi ‘Tangkap Ahmad Khozinudin’.

Kenapa kami tertawa? Karena lucu saja trending X ini.

Tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba dimunculkan trending itu. Jelas saja, itu kerjaan Buzzer.

Tapi, Buzzer atau ternak peliharaan siapa.

Yang jelas, trending ini tidak nyambung. Karena tidak ada satupun kejahatan yang penulis lakukan. Tidak ada Kasus korupsi, pencurian, narkoba, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai tindak kejatahan lainnya yang terkait dengan penulis.

Kalau dikaitkan dengan HTI dan Khilafah, menurut Prof Yusril Ihza Mahendra HTI bukan ormas terlarang. Bahkan, kuasa hukum HTI yang saat ini menjadi Menko Hukum dan HAM pernah mengultimatum akan mensomasi pihak-pihak yang menyatakan HTI terlarang.

Khilafah juga ajaran Islam. Tak ada satupun, kejahatan di negeri ini, dari korupsi hingga menjual Kedaulatan NKRI karena motif atau dilakukan oleh pejuang Khilafah.

Yang benar adalah, akhir-akhir ini penulis sedang gencar melakukan advokasi melawan AGUAN & ANTHONI SALIM.

Baik dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun dalam berbagai narasi opini politik, melalui video, meme maupun tulisan.

Penulis berkunjung ke Kronjo, Pontang, Pakuhaji, Kosambi, dan berbagai wilayah korban Perampasan Tanah lainnya di Banten, untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi guna kepentingan pembuktian perkara nomor 754/Pdt.G/2024/PN. JKT.PST, melawan AGUAN, Anthony Salim, Jokowi, dll.

Penulis juga bersilaturahmi dengan sesepuh, tokoh dan ulama Banten.

Misalnya, penulis berkunjung dan silaturahmi ke KH TB Fathul Adzim dan Sultan Banten.

Semua itu, untuk tujuan Advokasi masyarakat Banten yang dirampas tanahnya.

Penulis sudah sering podcast tentang kejahatan perampasan Tanah Rakyat dan Negara di Banten, baik yang terjadi di daratan maupun di lautan.

Terakhir, penulis podcast dengan Channel YouTube diskursus net bersama Bang Reza Indragiri (Ahli Psikologi Forensik) dan Channel YouTube Abraham Samad Speak Up.

Jadi, sangat mungkin Pihak Aguan dan Anthony Salim marah kepada penulis. Tak memiliki argumentasi hukum untuk membantah gugatan penulis, lalu menyewa Buzzer untuk menyerang pribadi penulis.

Karena itu, sangat beralasan jika trending X dengan tema ‘Tangkap Ahmad Khozinudin’ patut diduga adalah bikinan Buzzer Aguan.

Mereka, digunakan untuk menyerang pribadi penulis dengan tujuan melemahkan mental penulis.

Perlu penulis sampaikan kepada AGUAN dan Anthony Salim. *Kalian salah, jika menganggap cara kuno untuk menekan kebenaran akan menjatuhkan mental pengembannya. Mereka, yang sudah berikrar berjuang untuk kebenaran tidak akan pernah gentar dengan siapapun dan dengan tuduhan apapun.

Penulis sendiri, telah berkomitmen membela rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia.

Penulis tidak ridlo, Rakyat menjadi korban keserakahan Oligarki.

Keserakahan AGUAN dan ANTHONY SALIM.

Kalau mau mengedarkan narasi tangkap, semestinya tangkap Aguan dan Anthony Salim.* Mereka inilah, yang merusak NKRI dan menjadikannya sebagai NKRA (Negara Kesatuan Republik Aguan/Anthoni)

#sukristiawan.com#