sukristiawan.com:Pajak progresif JHT yg menberatkan pekerja

PAJAK PROGRESIF JHT
MEDIA - FSP2KI, Membuka lembaran JHT
( Jaminan Hari Tua ), dana JHT itu berasal dari
iuran pekerja dan pengusaha sebagai ttabungan
sosial. Ada salah satu yang merupakan hobby
pemerintah yang selalu mendikte keuangan buruh,
mulai dari Upah dan lainnya. Cara yang di
gunakan pemerintah untuk mendikte memang
cukup apik, di lakukan secara sistimatis sehingga
menjadi legal.
Berdasarkan peraturan pemerintah, PP No. 68
tahun 2010, formula tarif PPH pasal 21 atas
Jaminan Hari Tua, adalah sebagai berikut :
Penghasilan bruto di bawah Rp. 50.000.000
tidak di kenakan pajak atau 0%
Penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 di
kenakan pajak 5%.
Adanya pemotongan tersebut jelas memberatkan
tabungan sosial pekerja yang di kumpulkan untuk
masa tuanya. Uang pekerja pemerintah hanya
mengumpulkan dengan cara paksa dengan
bersembunyi di balik regulasi yang ada.
Pemotonganya pun sangat aneh, dana
pengembangan yang di yterima pekerja dari hasil
iurannya tidak pernah meelebihi dari 12%, tetapi
kalau kita sandingkan dengan potongan pajak
pekerja yang memiliki saldo JHT di atas 500 juta.
Dengan cara – cara yang sangat apik dan
sistimatik, berlindung di balik regulasi yang
bertujuan menambah pundi – pundi keuangan
negara, perintah merengut tabungan buruh melalui
pajak. Padahal, buruh yang menerima JHT di
karenakan pensiun, phk dan cacat total. Buruh
akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan
tetapnya. BPJS Ketenagakerjaan telah
menyimpang dari prisip dasarnya, jaminan sosial
yang katanya “memberikan pendapatan kepada
pekerja saat sudah tidak bekerja lagi.
Kalau negara mau bertanggung jawab pada
rakyatnya jaminan sosial adalah tangung jawab
negara, terhadap rakyatnya, dalam hal
penyelenggaraan maupun pembiayaan. Sehingga,
sangat aneh, negara sama sekali tidak
berkontribusi dalam hal pembiayaan tetapi malah
menarik uang pekerjanya.