sukristiawan.com

Home · Tentang Kami · Redaksi · Pedoman Media Siber · Kode Etik · Kebijakan Privasi · Bantuan dan FAQ· Karir ·

sukristiawan.com:Mutasi Pekerja Timbulkan Problem Hukum

Mutasi Pekerja Timbulkan Problem Hukum

IHW

Dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan, tidak dikenal mutasi pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda badan hukum.

Mutasi, demosi maupun promosi terhadap pekerja memang merupakan hak mutlak pengusaha. Namun jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pekerja, bukannya tidak mungkin akan menimbulkan masalah hukum. Salah satu contoh perkara yang pernah mencuat adalah PHK terhadap wartawan Kompas, Bambang Wisudo yang menolak dimutasi perusahaan.

Perkara serupa kali ini menimpa PT. Indosemar Sakti. Gara-gara menolak dimutasi, nasib empat orang karyawan perusahaan itu terkatung-katung. Bekerja tidak, dipecat pun tidak.

Adalah Riana, Endang Suganda, Mardiyah dan Guntur Efendi, keempat karyawan yang sedang tidak beruntung itu. Sudah belasan tahun mereka bekerja di perusahaan rekaman tersebut. Namun �pengabdian' mereka sekonyong-konyong diganjar sebuah surat tertanggal 6 Desember 2007. Isinya menyatakan bahwa keempatnya memenuhi syarat untuk dimutasi ke PT. Indosemar Mulya Karya.

Sebagai karyawan, seyogianya Riana dkk manut atas perintah majikannya. Faktanya mereka membangkang. Mereka menolak dimutasi lantaran tempat bekerja mereka yang baru adalah perusahaan yang berbeda badan hukumnya. Selain itu, penempatan posisi di perusahaan baru tidak dilakukan berdasarkan keahlian Riana dkk.

Bagi Riana dkk, tindakan mutasi yang dikeluarkan perusahaan adalah bentuk PHK secara sepihak. Riana dkk, kemudian meminta penjelasan kepada perusahaan. Sayang, tiga kali surat yang mereka layangkan tak berbalas. Alhasil, perselisihan bergulir ke Disnakertrans DKI Jakarta. Kembali pihak manajemen PT. Indosemar Sakti tidak menggubris.

Melalui kuasa hukumnya dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Riana dkk kemudian menggugat perusahaan ke PHI Jakarta pada pertengahan Agustus 2008. Dalam gugatannya, para penggugat menuntut agar PHI menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat. Selain itu, penggugat menuntut kompensasi PHK yang totalnya mencapai Rp143,4 juta.

Pengajar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Yogo Pamungkas menegaskan bahwa mutasi terhadap pekerja memang merupakan hak mutlak pengusaha. Sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di perusahaan itu, terang Yogo melalui telepon, Kamis (9/10).

Namun begitu, lanjut Yogo, dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan tidak dikenal mutasi pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda badan hukum. Tidak bisa kalau pekerja dimutasi dari PT. A ke PT. B. Sementara PT. A dan PT. B itu adalah badan hukum terpisah.

Pada praktiknya, Yogo menambahkan, tak jarang pengusaha berusaha �mengakali' masalah ini. Pekerja direkayasa sedemikian mungkin sehingga seolah-olah dianggap mengundurkan diri, baru kemudian bekerja di perusahaan lain. Tapi jelas ini merugikan pekerja, karena tidak akan mendapatkan pesangon dari perusahaan lama. Sementara masa kerjanya di perusahaan lama juga tidak akan diperhitungkan di perusahaan baru, urainya.

Anti Union

Ridwan Darmawan, salah seorang kuasa hukum Riana dkk, mencium aroma pembalasan pengusaha atas aktifitas kuartet pekerja itu. Maklum, keempatnya adalah pengurus dan anggota Serikat Buruh Jabotabek Indo Semar Sakti (SBJISS). Serikat ini terhimpun dalam Federasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ).

Di dalam berkas gugatan memang tidak tergambar jelas aktivitas apa yang dilakukan SBJISS sampai Riana dkk dimutasi. Tapi yang jelas, Ridwan mengkualifisir tindakan mutasi pengusaha sebagai tindakan anti serikat pekerja (anti union).

Dalam praktik persidangan, dalil mengenai anti union ini kerap diungkapkan pekerja yang dimutasi atau dijatuhkan sanksi lainnya. Termasuk dalam perkara Kompas melawan Bambang Wisudo. Bambang menyebut pemutasian dirinya adalah bentuk penyingkiran yang dilakukan perusahaan terkait dengan polah Bambang di Perkumpulan Karyawan Kompas.

Namun dalam putusannya, majelis hakim PHI Jakarta tidak mengusik dalil Bambang itu. Bisa jadi majelis hakim saat itu tidak melihat Bambang mampu membuktikan dalilnya. Memang. Beracara di PHI tak ubahnya beracara di peradilan perdata biasa. Asas �siapa mendalilkan, dia harus membuktikan' juga dipakai di peradilan perburuhan ini.

Bicara pembuktian tentu bukan perkara mudah. Cukup sulit untuk membuktikan ada maksud tertentu di balik kebijakan yang dikeluarkan pengusaha, kata Yogo Pamungkas. Walau sulit dibuktikan, lanjutnya, namun �maksud tertentu' itu amat mudah dirasakan oleh pekerja.

Yogo sendiri memiliki saran supaya mutasi tidak dijadikan sarana penyalahgunaan wewenang oleh pengusaha. Menurutnya, jika mutasi ditempatkan sebagai sanksi, maka sanksi itu hanya bersifat pembinaan. Jangan semata sebagai penghukuman. Selain itu, pengaturannya harus tertuang tegas dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Jangan lupa untuk tetap melakukan komunikasi dan sosialisasi yang baik, pungkasnya.

Persidangan perkara ini sendiri kini baru akan memasuki tahap pembuktian. PT. Indo Semar Sakti sebagai tergugat tak pernah menunjukkan batang hidungnya di persidangan. Alhasil majelis hakim nantinya akan memutus perkara ini tanpa kehadiran tergugat (verstek).

Kirim Komentar

BERITA TERKAIT:Mutasi Adalah Hak Mutlak Perusahaan, PHK Wartawan 'Kompas' Sah Kebijakan Mutasi Harus Melihat Keahlian Karyawan Mutasi Pekerja ke Perusahaan Lain Tak Dapat Dibenarkan Sulitnya Membuktikan PHK Akibat Aktivitas di Serikat Pekerja Mutasi Pekerja Timbulkan Problem Hukum

Home · Tentang Kami · Redaksi · Pedoman Media Siber · Kode Etik · Kebijakan Privasi · Bantuan dan FAQ· Karir ·

1Shares

sukristiawan.com:Karyawan Carrefour Gugat Kebijakan Mutasi

Karyawan Carrefour Gugat Kebijakan Mutasi

ASh

Kebijakan mutasi dianggap sewenang-wenang karena tanpa pemberitahuan dan tak mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan serta jenjang karir karyawan. Sementara perusahaan berdalih keputusan mutasi merupakan kewenangan perusahaan.

Pekerja anggap kebijakan mutasi tak berdasarkan hukum. Foto: Sgp

Belum usai gugatan PHK seorang sales manager, Carrefour Indonesia kembali digugat oleh beberapa orang karyawannya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta. Gugatan kali ini terkait penolakan mutasi delapan karyawan Carrefour cabang Mangga Dua ke Carrefour cabang Pluit. Delapan orang itu diantaranya, Ariswanto, Maria Ulfa, Octaviana Dasril, Novi Andian Pavila, Yudi Suyadi.

Dalam sidang perdana yang dipimpin hakim Supraja, Selasa (1/12), hakim mempersoalkan surat kuasa Ariswanto dkk yang mengatasnamakan Tim Advokasi Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) yang merupakan gabungan dari pengacara LBH Jakarta dan SPCI. Karenanya, majelis meminta agar Ariswanto dkk mesti memilih salah satu kuasa dari keduanya agar tak tumpang tindih. Pasalnya, penamaan Tim Advokasi SPCI hanya berlaku untuk lingkungan Carrefour.

Sementara pihak perusahaan diperintahkan untuk membawa anggaran dasar untuk mencocokkan nama antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang sah. Selanjutnya perusahaan membuat surat kuasa insidentil dari pengadilan untuk di-leges. Seperti lazimnya pemeriksaan perkara perdata, majelis pun menyarankan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian hingga Selasa pekan depan (8/12).

Kepada hukumonline, kuasa hukum dari LBH Jakarta, M. Isnur menuturkan awalnya pada 5 Mei 2009, Ariwanto dkk dipanggil satu per satu untuk memberitahukan keputusan perusahaan untuk mutasi Ariswanto dkk. Mutasi dilakukan dari Carrefour cabang Mangga Dua ke Carrefour cabang Emperium Pluit Mall dalam yang divisi yang sama (Divisi Fresh). “Mereka (Ariswanto dkk) kaget kenapa nggak diskusi dulu, tiba-tiba perusahaan mau mutasi,” kata Isnur.

Pada 13 Mei, perusahaan memberikan surat mutasi tertanggal 27 April 2009 kepada Ariswanto dkk yang berlaku efektif sejak 14 Mei. “Surat mutasi dan pelaksanaan mutasi hanya satu hari, dan surat mutasinya berbahasa Inggris pula. Padahal seharusnya mutasi juga harus mempertimbangkan peningkatan aspek kesejahteraan dan jenjang karir,” keluhnya.

Penolakan Ariswanto dkk, menurut Isnur, lantaran jauhnya jarak yang antara tempat tinggal Ariswanto dkk dan Carrefour Pluit. Ujung-ujungnya, beban Ariswanto dkk akan bertambah berat terkait waktu, ongkos, dan tenaga. “Mereka sudah tinggal di sekitar Mangga Dua dengan kondisi macet mereka berpikir dua kali untuk dimutasi ke Pluit. Belum lagi, kalau dia shift siang kalau malam gak ada angkutan,” dalihnya.

Terlebih, kata Isnur, keputusan mutasi tak dibarengi dengan tambahan kompensasi. “Sama sekali nggak ada tawaran kompensasi, sama aja upahnya. Kalau menolak mutasi akan diberi surat peringatan (SP-I) atau SP-II, bahkan sampai ancaman skorsing.” Menurut Isnur pihaknya sudah menawarkan agar mutasi dilakukan bagi karyawan yang tempat tinggalnya dekat dengan Carrefour Pluit agar lebih efektif. Namun, perusahaan menolaknya.

“Tuntutannya, kita meminta agar surat mutasi dan SP dibatalkan, dan meminta agar Ariswanto dkk tetap dipekerjakan di Carrefour Mangga Dua,” tambahnya.

Kewenangan perusahaan

Sementara itu, Industrial Relations ManagerCarrefour Indonesia, Dede Syaifur Rahman menegaskan bahwa mutasi merupakan kewenangan dari perusahaan. “Saya pikir di manapun, mutasi, rotasi, promosi merupakan kewenangan perusahaan,” kata Dede usai sidang. “Itu sudah diatur dalam peraturan perusahaan dan kontrak kerja mereka masing-masing.”

Dalam kasus ini, kata Dede, alasan dilakukannya mutasi karena departemen (Restaurant and Salad Bar) dimana Ariswanto dkk bernaung sudah dinyatakan tutup. “Kita punya departemen karena restoran disana (Carrefour Mangga Dua) sudah diambil atau dimiliki pihak ketiga (Restoran Jakarta, red), maka kita hanya kerja sama dengannya. Jadi dengan sendirinya departemen para penggugat ini tak ada lagi,” ujar Dede. “Tak ada hak yang dikurangi, gaji mereka tidak dikurangi sedikitpun.”

Selain itu, kata Dede, mutasi dilakukan karena adanya toko baru yang akan dibuka di Carrefour Pluit. “Pilihannya kalau mereka tak mau, kalau kita jahat, seyogyanya bisa saja kita PHK dengan alasan efisiensi, tetapi itu tidak dilakukan Carrefour. Para karyawan ini kita minta pindah sesuai departemennya di Carrefour Pluit, tetapi mereka tak mau dengan alasan nggak jelas.”

Ia mengaku selama ini pihaknya kooperatif terhadap semua karyawan dalam hal mutasi ini termasuk Ariswanto dkk. “Kita kooperatif untuk kita mutasi di tempat-tempat yang membutuhkan.”

Kirim Komentar

Home · Tentang Kami · Redaksi · Pedoman Media Siber · Kode Etik · Kebijakan Privasi · Bantuan dan FAQ· Karir ·

sukristiawan.com:Carrefour Kembali Terlilit Sengketa Ketenagakerjaan

Carrefour Kembali Terlilit Sengketa Ketenagakerjaan

ASh

Pekerja berdalih pemberlakuan PKWT melanggar UU Ketenagakerjaan, sementara perusahaan menyatakan sebaliknya.

Ilustrasi perkara pekerja Carrefour di PHI Jakarta. Foto: Sgp

Meski kontraknya telah diputus, sebelas karyawan PT Carrefour Indonesiamenuntut diangkat sebagai karyawan tetap lewat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta. Mereka diantaranya adalah Yogi Mahardika, Trisna Wulandari, Angila Sari, M. Sukma, Zainal Arifin, Joko Setyowantono yang sudah bekerja satu hingga empat tahun di Carrefour cabang Taman Palem, Jakarta Barat.

Kesebelas karyawan itu telah diputus hubungan kerja dengan dalih kontrak telah berakhir sejak akhir tahun lalu. Kata lain, Yogi dkk berstatus sebagai karyawan kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) di perusahaan ritel itu. Hal itu diperkuat dengan anjuran dari mediator Disnakertrans Jakarta Barat tertanggal 18 Februari 2010 yang menyarankan agar Yogi dkk dan Carrefour menaati PKWT yang telah disepakati.

Pengurus Pusat Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI), M. Faisal Mulki menuturkan, Yogi dkk menggugat perusahaan lantaran diputus kontraknya secara sepihak. Padahal, pekerjaan para karyawan itu bersifat tetap dan terus-menerus, seperti bagian staf kasir, salad bar, receiving, fruit and vegetable dan bakery. Bukan di bagian promosi seperti yang didalilkan perusahaan.

Menurut Faisal, pekerjaan Yogi dkk itu bukan jenis pekerjaan yang bisa dikontrak sesuai Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Tetapi Carrefour dengan terang-terangan memberlakukan PKWT bagi karyawan. Jadi sesuai Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan, jika PKWT memuat jenis pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus, maka demi hukum PKWT menjadi PKWTT, bukan malah di-PHK,” kata Faisal.

Faisal merujuk pada kasus serupa yang juga terjadi di Carrefour yang diadili PHI Jakarta. Dalam perkara bernomor 183 Tahun 2009, majelis hakim menyatakan status dua karyawan Carrefour berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Ketika terjadi PHK maka perusahaan berkewajiban membayarkan pesangon.

Karenanya, ia meminta majelis PHI untuk mengabulkannya permohonannnya yakni mengubah status Yogi dkk dari karyawan PKWT menjadi PKWTT dan kembali mempekerjakan. Sebab, PKWT yang diberlakukan melanggar UU Ketenagakerjaan. “Kita juga terus melakukan upaya agar di Carrefour tak lagi memberlakukan PKWT untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap,” tegasnya.

Sementara pihak perusahaan yang diwakili kuasa hukum dari kantor hukum Wibhisana & Partners dalam dalam suratjawabannya membantah semua dalil yang diajukan Yogi dkk. Ia berdalih PKWT yang diberlakukan di Carrefour terhadap Yogi dkk tak melanggar UU Ketenagakerjaan. Sebab, UU Ketenagakerjaan tak melarang perusahaan untuk menerapkan PKWT.

Perusahaan mengutip pertimbangan anjuran Disnakertrans yang menyatakan hal-hal yang sudah disepakati tak dapat ditarik kembali, kecuali ada persetujuan dari para pihak (pekerja dan pengusaha) sesuai Pasal 155 UU Ketenagakerjaan. Karenanya, PKWT itu dinilai sah dan mengikat bagi para pihak sesuai Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT.

Menurutnya, dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak membatasi atau menentukan jenis usaha, tetapi mengatur jenis pekerjaan. Sebab, secara jelas jenis pekerjaan Yogi dkk berhubungan dengan pembukaan toko baru dan promosi barang-barang. Karena itu, PHK atas dasar PKWT sah tanpa perlu penetapan PHI.

Persidangan perkara ini sendiri sudah memasuki tahap jawab menjawab. Namun, dalam persidangan yang dipimpin hakim Sapawi, Kamis (30/9) pekan lalu, kuasa hukum perusahaan belum siap dengan dupliknya. Alhasil, sidang ditunda Kamis (7/10).

2 Komentar | Kirim Komentar

BERITA TERKAIT:Karyawan Carrefour Gugat Kebijakan MutasiCarrefour Gugat PHK Karyawan Kontraknya Dituduh Terima Goceng dari Supplier, Karyawan Carrefour Dipecat