sukristiawan.com:Ada perusahaam JK di mega proyek pembangkit listrik 36 ribu mega watt

Ada Perusahaan JK di Megaproyek
Pembangkit Listrik 35 Ribu MW?
R imanews - Sikap reaktif Wakil Presiden Jusuf
Kalla saat dikritik Menko Maritim dan Sumber Daya
Rizal Ramli terkait dengan megaproyek pembangkit
listrik 35.000 MW patut dipertanyakan.
Menurut peneliti dari Perhimpunan Kedaulatan
Rakyat (PKR), Ridwan Darmawan, gagasan Rizal
Ramli agar proyek senilai Rp1.100 triliun itu dikaji
ulang haruslah disikapi dengan nalar yang sehat.
"Pernyataan Rizal Ramli harus tetap didudukkan
pada konteksnya, yakni substansi yang
dipersoalkan. Memang, proyek prestisius ini harus
dikaji secara mendalam dan komperhensif agar ke
depan tidak menjadi masalah buat kita," tutur
Ridwan, melalui keterangan pers, Kamis
(20/08/2015).
R idwan mengingatkan, salah satu persoalan yang
perlu dikaji matang dalam proyek yang disebut-
sebut hanya menjadi proyek ambisius JK, dan akan
digarap oleh kroni-kroninya. Yakni, terkait jatah
yang diberikan kepada PLN. Dari 35.000 megawatt
pembangkit listrik yang dicanangkan akan
dibangun, perusahaan pelat merah itu hanya
mendapat jatah 5.000 megawatt, setelah pada
awalnya mendapat jatah membangun 10.000
megawatt.
"Jelas ini harus menjadi perhatian kita semua,
termasuk Presiden Jokowi," tegas Ridwan.
Jika demikian kondisinya, sebut Ridwan, maka
kedepan dipastikan dominasi swasta di sektor hulu
kelistrikan akan semakin menguat, sehingga akan
berdampak pada sektor hilir.
"Penjualan listrik ke konsumen (rakyat) akan
mengacu pada hitungan bisnis atau mekanisme
pasar karena di sektor hulu sudah dikuasai oleh
swasta," imbuhnya.
R idwan kemudian mempertanyakan jaminan
pemerintah bisa mengontrol harga listrik yang
dijual ke konsumen. Untuk konsumen keluarga
bisa saja dikontrol, tapi apakah pasokan listrik
untuk industri yang memakai mekanisme pasar
dalam penentuan harganya tidak berpengaruh
terhadap komponen produksi industri, yang ujung-
ujungnya juga akan dibebankan kepada konsumen
karena hal itu menjadi bagian dari komponen
modal pokok.
"Ini saya kira hal yang perlu dipikirkan lebih
matang lagi. Ingat, di sektor migas kita sudah
mengalami hal itu karena sektor hulu migas
dikuasai swasta dan swasta asing. Lalu, apakah ini
yang diinginkan Jokowi dengan Nawacita dan
konsep Trisaktinya Bung Karno?" tukas Ridwan.
Sebagaimana diketahui, perusahaan induk
infrastruktur milik Keluarga Jusuf Kalla, PT Bukaka
Teknik Utama Tbk (BUKK) kembali mencatatkan
sahamnya ke lantai Bursa Efek Indonesia (relisting)
pada Senin (29/06/2015). Perseroan dalam
pengawasan keluarga Jusuf Kalla ini melakukan
aksi ini karena mengincar proyek pembangkit
listrik yang diusung pemeritnah.
S ekretaris Perusahaan Bukaka, Devindra Ratzarwin
mengatakan pihaknya kembali ke lantai bursa
karena melihat kesempatan ekspansi bisnis. Ia
menjelaskan, pihaknya melalui Bukaka Energy
memiliki bisnis pembangkit listrik tenaga mini
hydro.
"Mengingat itu menjadi program pemerintah saat
ini, apalagi ada program pembangkit listrik 35 ribu
megawatt (MW). Maka itu, kami melihat potensi di
situ," ujarnya dalam konferensi pers di Auditorium
Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/06/2015).
S ebagai informasi, ada keluarga Kalla dalam
struktur dewan komisaris Bukaka saat ini, yakni
Suhaeli Kalla sebagai Komisaris Utama dan Solihin
Jusuf Kalla sebagai Komisaris. Untuk Komisaris
Independen dijabat oleh Sumarsono dan jabatan
komisaris lainnya dipegang oleh Zulkarnain.